IBUKOTAKINI.COM - Praktik kecurangan dalam distribusi beras kembali terungkap di Balikpapan. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui tim Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menemukan dugaan pemalsuan mutu beras yang dijual dengan label premium, padahal kualitasnya hanya setara beras medium.Temuan ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan tim Satgas Pangan pada 16 Juli 2025. Saat itu, tim mencurigai adanya distribusi beras kemasan lima kilogram yang dilabeli premium, namun tak memenuhi standar mutu sebagaimana seharusnya.Dugaan tersebut mengerucut pada dua merek yang beredar luas di pasaran, yakni Rambutan dan Mawar Sejati.Penyelidikan berlanjut ke gudang milik CV SD di Balikpapan. Dari lokasi itu, petugas menyita total 800 karung beras berukuran 5 kilogram.Rinciannya, 300 karung beras merek Rambutan dan 500 karung merek Mawar Sejati, dengan total berat mencapai 4.000 kilogram atau empat ton.Direktur Krimsus Polda Kaltim Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan, hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa beras-beras tersebut tidak memenuhi kriteria mutu beras premium.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tanggapi-isu-beras-oplosan-ditemukan-tak-sesuai-takaran-di-toko-ppu">Tanggapi Isu Beras Oplosan, Ditemukan Tak Sesuai Takaran di Toko PPU - ibukotakini.com</a></blockquote>Butir patah, menir, butir kuning, hingga kadar air menjadi indikator yang menurunkan mutu beras tersebut. Artinya, secara kualitas, beras yang dikemas tidak pantas diberi label premium."Ini termasuk tindak pidana perlindungan konsumen karena mutu beras yang dikemas tidak sesuai dengan keterangan pada labelnya," terang Bambang saat memberikan keterangan pers di Mapolda Kaltim, Jumat 25 Juli 2025.Sebagian dari beras yang disita kini ditempatkan sebagai barang bukti di pengadilan. Sisanya, oleh tim Satgas, dikembalikan ke pasar.Namun peredarannya dikontrol ketat, hanya boleh dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketetapan pemerintah, dan tidak lagi menggunakan label premium.Menurut regulasi Badan Pangan Nasional (Perbadan), HET untuk beras medium ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk Zona I, Rp13.100 untuk Zona II, dan Rp13.500 untuk Zona III.Namun pada praktiknya, distributor sempat menjual beras tersebut dengan harga Rp16.400 per kilogram. Padahal, harga kulak dari Sulawesi hanya Rp14.000."Keuntungan yang mereka ambil terlalu tinggi, ditambah label tidak sesuai kualitas. Ini bentuk praktik dagang yang tidak jujur," lanjut Bambang.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/disdag-pastikan-tak-ada-beras-oplosan-di-balikpapan-tapi">Disdag Pastikan Tak Ada Beras Oplosan di Balikpapan, Tapi... - ibukotakini.com</a></blockquote>Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti.Di antaranya, nota pembelian, buku catatan distribusi, hasil uji laboratorium, serta dokumen legalitas perusahaan.Bambang menegaskan, kasus ini bukan menyangkut kelayakan konsumsi beras, melainkan pelanggaran hukum dalam pencantuman informasi label yang menyesatkan."Berasnya aman untuk dikonsumsi. Tapi informasi pada label itulah yang jadi persoalan. Konsumen dirugikan karena membeli beras yang dianggap premium, padahal tidak," katanya.Polisi telah memeriksa enam orang saksi dari pihak pelapor maupun pelaku usaha. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka.Penyidik masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam proses pengemasan dan distribusi produk bermasalah tersebut.Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto menambahkan, perkara ini harus menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk tidak sembarangan dalam memberikan informasi di kemasan produk, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat."Kalau kualitasnya medium, ya tulis medium. Jangan diberi label premium. Itu menyalahi aturan dan menipu konsumen," tegasnya.Langkah cepat dari Polda Kaltim ini juga bagian dari upaya mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas harga dan perlindungan konsumen, khususnya di sektor pangan.Kasus ini disidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tepatnya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f yang mengatur soal informasi menyesatkan dalam label dan kemasan produk. ***

MAS ADIT.png

Satgas Pangan Polda Kaltim Bongkar Modus Label Beras Premium Palsu

WhatsApp Image 2025-07-25 at 19.37.36.jpeg

 IBUKOTAKINI.COM - Praktik kecurangan dalam distribusi beras kembali terungkap di Balikpapan. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur melalui tim Satgas Pangan Direk