<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) akan menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.&nbsp;Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran paling lengkap mengenai struktur, karakteristik, hingga kinerja seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan data yang dihasilkan dari sensus ekonomi merupakan "rekam medis" bagi perekonomian nasional. Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko mengambil kebijakan yang tidak tepat sasaran."Negara itu seperti dokter. Tanpa rekam medis, dokter hanya menebak-nebak penyakit pasien sebelum memberikan obat. Begitu juga pemerintah. Tanpa data yang akurat, program yang dibuat bisa tidak tepat sasaran," ujar Amalia.Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi potret menyeluruh kondisi dunia usaha Indonesia sekaligus menjadi dasar perumusan berbagai kebijakan strategis, termasuk dalam memperkuat daya saing daerah seperti Kalimantan Timur.<h3>Hasil Sensus Pernah Lahirkan Kebijakan Nasional</h3>Amalia menjelaskan, sejarah membuktikan data sensus mampu melahirkan kebijakan penting bagi pembangunan Indonesia.Salah satunya, hasil Sensus Ekonomi 2006 yang mencatat 99,8 persen pelaku usaha merupakan UMKM. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.Sementara itu, Sensus Pertanian 2023 mengungkap lebih dari 45 persen petani Indonesia berusia di atas 50 tahun. Data tersebut kemudian mendorong pemerintah menjalankan berbagai program regenerasi petani dan modernisasi sektor pertanian."Ketika usaha Anda tercatat, potensinya akan lebih terlihat. Data itu membantu pemerintah merancang akses pembiayaan, membuka pasar yang lebih luas, hingga program pelatihan yang dibutuhkan pelaku usaha," jelasnya.Amalia menambahkan, hasil SE2026 akan menjadi "pelita" yang menerangi arah pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data.<h3>Gubernur Kaltim Beri Dukungan "1.000 Persen"</h3>Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud bahkan menegaskan dukungan yang diberikan bukan sekadar 100 persen, melainkan "1.000 persen". Menurutnya, data ekonomi yang akurat merupakan kompas sekaligus fondasi bagi pembangunan daerah di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung sangat cepat."Data yang akurat dan tepercaya akan menjadi kompas dan fondasi kebijakan pembangunan masa kini maupun masa depan. Perubahan saat ini tidak lagi terjadi dalam hitungan puluhan tahun, melainkan hari, jam, bahkan menit. Karena itu, data menjadi sangat penting dan sangat mahal," kata Rudy saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (25/6/2026).Ia menilai hasil sensus bukan sekadar kumpulan angka statistik, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan arah pembangunan Kalimantan Timur."Data hasil sensus akan menjadi kompas dan fondasi kebijakan ekonomi Kaltim masa depan yang berkualitas, meski anggaran pembangunan semakin terbatas," tegasnya.Rudy juga mengajak seluruh masyarakat serta pelaku usaha memberikan informasi yang benar selama proses pendataan berlangsung."Sampaikan data sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, dan seakurat mungkin. Sensus bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.<h3>Dunia Usaha dan DPR RI Dukung SE2026</h3>Ketua Kadin Kalimantan Timur, Putri Amanda Nurramadhani, menyatakan dunia usaha siap mendukung pelaksanaan sensus. Menurutnya, investor membutuhkan data ekonomi yang valid agar keputusan investasi tidak didasarkan pada asumsi."Hasil sensus menjadi sumber data penting yang dibutuhkan investor untuk membaca peluang dan merencanakan bisnis mereka," katanya.Dukungan juga datang dari Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia memastikan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik guna memperkuat kelembagaan statistik nasional sekaligus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.<h3>BPS Kerahkan 3.085 Petugas di Kalimantan Timur</h3>Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kalimantan Timur mengerahkan 3.085 petugas, terdiri atas 389 petugas pemeriksa lapangan dan 2.696 petugas sensus lapangan.Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha di berbagai sektor.BPS juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus melalui gerakan TIR, yaitu Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.Seluruh petugas sensus akan dibekali tanda pengenal resmi, rompi SE2026, serta surat tugas sehingga masyarakat dapat mengenali petugas yang melakukan pendataan.Partisipasi masyarakat diharapkan mampu menghasilkan peta ekonomi yang akurat sebagai dasar pembangunan Kalimantan Timur dan Indonesia pada masa mendatang.***&nbsp;

MAS ADIT.png

Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Kepala BPS Amalia Widyasyanti.

pencanangan sensus ekonomi 2026.jpg

Sensus Ekonomi 2026 berlangsung hingga 31 Agustus 2026. BPS menyebut data akurat menjadi landasan kebijakan ekonomi, sementara Pemprov Kaltim mengerahkan dukungan penuh.

Sensus Ekonomi 2026, BPS: Data Akurat Tentukan Masa Depan Ekonomi Indonesia