<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure>IBUKOTAKINI.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD periode 2019-2024 tetap ada dan tidak hilang. Namun, ia menyoroti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan sejumlah usulan prioritas tersebut.Menurut Jimmi, pihaknya akan memanggil instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memahami alasan di balik ketidakmampuan tersebut.“Sebenarnya bukan hilang. Artinya, ini kemampuan pemerintah melakukan realisasinya. Ada yang direalisasikan, ada yang tidak. Itu PR kita, terutama di Dinas PU dan Perkim,” ujar Jimmi baru-baru ini.Jimmi menyebut bahwa DPRD akan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna meminta klarifikasi terkait kendala yang menghambat implementasi aspirasi masyarakat.“Kebanyakan usulan ini adalah terkait infrastruktur. Ini menjadi pertanyaan kita semua, kenapa tidak direalisasikan? Resolusinya sudah ada atau belum?” ungkapnya.Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang tertuang dalam Pokir merupakan tanggung jawab para anggota Dewan dan harus ditindaklanjuti dengan serius.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/david-rante-sebut-rpjpd-2025-20245-kutim-jadi-panduan-strategis-pembangunan">David Rante Sebut RPJPD 2025-20245 Kutim Jadi Panduan Strategis Pembangunan - ibukotakini.com</a></blockquote>“Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik agar menjadi manfaat bagi masyarakat nantinya,” tegas Jimmi.Selain itu, Jimmi juga menyatakan dukungannya terhadap mantan anggota DPRD, Abdi Firdaus, yang sebelumnya mengancam akan melaporkan TAPD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan hilangnya usulan Pokir.“Itu opsi bagus. Ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Memang aspirasi masyarakat harus dikumpulkan. Sejauh itu formal, silakan kita dukung,” ujarnya.Jimmi berharap, dengan adanya pemanggilan instansi terkait dan dukungan dari berbagai pihak, usulan masyarakat dapat segera direalisasikan.“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan yang telah disampaikan dapat diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar aspirasi masyarakat tidak lagi terabaikan.“Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan program-program yang telah diamanatkan oleh DPRD,” pungkasnya. (Adv)

MAS ADIT.png

Soroti Kinerja, Ketua DPRD Kutai Timur Tegaskan Aspirasi Masyarakat Tidak Hilang 

WhatsApp Image 2024-11-12 at 13.29.06.jpeg

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar aspirasi masyarakat tidak lagi terabaikan.