<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure><a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM&nbsp;</a>– Program rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Kutai Timur mendapat perhatian khusus dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Syaiful Bakhri. Ia menegaskan bahwa program ini harus benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan, dengan proses seleksi yang jelas di tingkat RT dan desa."Penjaringan penerima bantuan rumah layak huni ini dilakukan di tingkat RT dan desa agar bantuan dapat tepat sasaran," ujar Syaiful Bakhri saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 4 November 2024.Menurutnya, meskipun program ini berjalan dengan baik, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak lebih efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.Lebih lanjut, Syaiful menegaskan bahwa peran DPRD dalam program ini hanya sebatas pengesahan anggaran. Keputusan akhir mengenai penerima bantuan ditetapkan oleh pemerintah daerah.&nbsp;"Kami hanya berperan dalam pengesahan anggaran. Penerima bantuan itu sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah," jelas anggota Komisi C tersebut.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/penyerapan-anggaran-apbd-perubahan-kutim-2024-rendah-hingga-triwulan-ketiga">Penyerapan Anggaran APBD Perubahan Kutim 2024 Rendah, Hingga Triwulan Ketiga - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-kutim-bahas-rpjpd-2024-2045-prioritaskan-infrastruktur-kutim-hebat-2045">DPRD Kutim Bahas RPJPD 2024-2045, Prioritaskan Infrastruktur “Kutim Hebat 2045” - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/yusri-yusuf-perjuangkan-pertanian-ajukan-diri-masuk-komisi-b-dprd-kutim">Yusri Yusuf Perjuangkan Pertanian, Ajukan Diri Masuk Komisi B DPRD Kutim - ibukotakini.com</a></li></ul>Ia juga menekankan bahwa proses penyaluran bantuan mengikuti prosedur ketat. Data calon penerima dikumpulkan oleh pemerintah desa, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi.&nbsp;"Kami tidak bisa menentukan penerima bantuan secara sembarangan, karena hal itu dapat menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat," tambahnya.Syaiful menegaskan komitmen DPRD dalam memantau pelaksanaan program ini agar tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat.&nbsp;"Melalui laporan yang komprehensif, kita dapat memastikan bantuan ini benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan," katanya.Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan program rumah layak huni ini dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama. (Adv/DPRD Kutim)

MAS ADIT.png

Soroti Program Rumah Layak Huni, Syaiful Bakhri: Seleksi Harus Tepat Sasaran

Kutim.png

Peran DPRD dalam program ini hanya sebatas pengesahan anggaran. Keputusan akhir mengenai penerima bantuan ditetapkan oleh pemerintah daerah. 