<a href="www.ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>- Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan berbagai tantangan dalam mempercepat program pemerintahannya. Hal itu disampaikan saat bertemu pimpinan organisasi wartawan dan pimpinan perusahaan pers di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Sabtu, 26 Juli 2025.&nbsp;Rudy Mas’ud menjelaskan terkait Gratispol, buruknya infrastruktur jalan perbatasan, hingga urusan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang menjadi salah satu penggerak perekonomian.&nbsp;Berkaitan dengan program pemerintah, ia menyebut memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Gubernur menjelaskan seputar waktu efektif dirinya memimpin Kaltim. Sekitar empat bulan. Selain harus mengikuti Retreat Magelang usai dilantik selama 8 hari, Gubernur juga sempat menunaikan ibadah umrah dan haji. Total waktunya sekitar tiga minggu.“Tambah lagi banyak hari-hari libur nasional. Jadi efektif kami bekerja baru empat atau lima bulan,” katanya.&nbsp;Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa ia memprioritas 6 sektor standar pelayanan minimal (SPM) yaitu pendidikan melalui Gratispol, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/world-bank-dukung-kaltim-jadi-pemimpin-ekonomi-hijau-dunia">World Bank Dukung Kaltim Jadi Pemimpin Ekonomi Hijau Dunia</a></blockquote>“Enam SPM itu yang menjadi prioritas pemerintah Kaltim yang diterjemahkan dalam berbagai program seperti Gratispol, Jospol, pembangunan jalana perbatasan, peningkatan layanan rumah sakit, dan sebagainya,” kata Rudy. &nbsp;Gubernur juga menjelaskan seputar APBD Kaltim yang karena beberapa kondisi memang harus menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).Di beberapa dinas, misal Dinas Kehutanan, transfer pusat baru masuk sekitar Agustus. Program seperti BLUD, dana tidak bisa digeser ke OPD lain, maka pasti akan menjadi Silpa. Minimum Silpa Rp250 miliar di Dinas Kehutanan. Kondisi lain juga terjadi di Dinas PUPR.&nbsp;Minimum Silpa hingga Rp500 miliar. Ditambah lagi dana transfer dan bagi hasil yang masuk setelah diketuk APBN, sekitar pertengahan Agustus. Sementara pembahasan di daerah untuk APBD murni dan perubahan sudah selesai.Gubernur juga menguraikan, APBD Kaltim yang terlihat lumayan besar, yakni sekitar Rp20 triliun, padahal sekitar Rp7 triliun otomatis tidak bisa digunakan oleh provinsi. Sebab sebagian menjadi hak kabupaten atau kota. Seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang totalnya mencapai Rp6 triliun, 70 persen atau sekitar Rp4,8 triliun adalah milik kabupaten dan kota.Sementara provinsi hanya mendapat alokasi sekitar Rp1,2 triliun. Ditambah lagi dana BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/gubernur-kaltim-ini-gerakan-rakyat-bukan-sekadar-usaha">Gubernur Kaltim: Ini Gerakan Rakyat, Bukan Sekadar Usaha</a></blockquote>Selain itu masih ada pokir DPRD Kaltim sekitar Rp1 triliun sehingga total Rp7 triliun. Belum lagi persoalan dana hibah untuk instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2025/07/1753656724132.jpeg"><figcaption>Direktur Utama ibukotakini.com, Ferry Cahyanti, turut hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, di Rumah Jabatan Gubernur, Lamin Etam Samarinda, Sabtu, 26 Juli 2025. (Adpimprov/Ahmad Riyandi) &nbsp;&nbsp;</figcaption></figure>“Jadi Silpa ini memang tidak bisa dihindarkan. Karena itu, kami butuh rekan-rekan media bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang akurat dan berimbang untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” harap Gubernur.Gubernur berharap agar wartawan di Kaltim bisa menyiarkan hal-hal baik seperti dilakukan Brunei Darussalam, agar respons masyarakat juga baik.Gubernur juga menjawab pertanyaan menanyakan seputar masih adanya keluhan tentang Program Gratispol dan Jospol.“Katanya ini program pendidikan Gratispol. Tapi faktanya, banyak orang tua masih mengeluh karena harus bayar, bayar dan bayar,” kata Munanto asal Samarinda.Untuk pertanyaan itu, gubernur mengakui pada tahun pertama program masih harus banyak melakukan penyesuaian anggaran. Pasalnya, dirinya dan Wagub Seno Aji tidak terlibat dalam penyusunan anggaran tahun 2024. Tapi mereka berkomitmen untuk memulai Gratispol dan Jospol mulai tahun ini.“Karena keterbatasan anggaran, memang tahun ini baru untuk siswa dan mahasiswa baru. Tapi mulai tahun 2026 akan kita berikan untuk semua semester,” jelas Gubernur.BACA JUGA:<blockquote><a href="Kaltim akan Meningkatkan Produksi Kakao">Kaltim akan Meningkatkan Produksi Kakao</a></blockquote>“Untuk yang bayar, bayar, bayar. Sebutkan datanya, SMA mana, dimana. Nanti kami panggil kepala sekolahnya. Harus ada titiknya, datanya, tidak bisa hanya speak, speak saja,” tambahnya.Penanya lainnya Lukman, pimpinan Detak Kaltim berharap pemerintah mendukung industri media.“Kami berharap pokir tetap diberikan, karena itu sumber pendapatan media,” kata Lukman.Terkait hal tersebut Gubernur menjawab dirinya tidak pernah melarang pokir. Namun meminta agar semua dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan masuk dalam SIPD, sehingga tidak menjadi risiko hukum di kemudian hari.&nbsp;Jika ini terjadi, maka bukan hanya pemilik media yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pejabat-pejabat Pemprov Kaltim yang bertanda tangan.Menjawab pertanyaan soal buruknya jalan perbatasan, Gubernur Harum menegaskan komitmennya untuk pemerataan pembanguan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kepada para wartawan, Gubernur Harum mengungkapkan bahwa ia tak ragu mencoret sejumlah program pembangunan jalan di daerah perkotaan, yang dinilainya belum mendesak.“Banyak paket jalan alternatif. Saya coret semua, saya geser untuk membangun jalan di pedalaman dan perbatasan karena memang lebih membutuhkan,” tegas Gubernur. ***

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bertemu dengan pimpinana media, organisasi media di Lamin Etam, Samarinda, Sabtu 26 Juli 2025. (Adpimprov/Ahmad Riyandi)

Standar Pelayanan Minimal Jadi Perhatian Khusus, Infrastruktur Perbatasan Prioritas