JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.&nbsp;Aturan terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia.Bagi Sobat KUKM yang ingin mendirikan KSP/ KSPPS atau Unit Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USP/USPPS), berikut adalah beberapa persyaratan terbaru yang perlu dilengkapi saat mengajukan izin usaha:1. Modal Usaha Awal<ul><li>KSP: disetorkan ke bank umum</li><li>KSSPS: disetorkan ke bank syariah</li><li>Bukti setoran modal masing-masing anggota</li></ul>2. Modal Tetap USP/USPPS<ul><li>USP Koperasi: disetorkan ke rekening tabungan pada bank umum</li><li>USPPS: disetorkan ke rekening tabungan pada bank syariah</li></ul>3. Rencana Kerja 3 Tahun<ul><li>Menjelaskan tentang rencana permodalan, kegiatan usaha, serta bidang organisasi dan sumber daya manusia.</li></ul>4. Administrasi dan Pembukuan<ul><li>KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus memiliki sistem administrasi dan pembukuan yang rapi dan teratur.</li></ul>5. Pengurus dan Pengawas<ul><li>Harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani, yang mencakup:<ul><li>Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan.</li><li>Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</li><li>Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.</li></ul></li></ul>6. Uji Kelayakan dan Kepatutan<ul><li>Pengurus dan pengawas harus memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</li></ul>7. Penempatan Kelebihan Dana<ul><li>Pengurus harus menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana, maka dana tersebut hanya dapat ditempatkan dalam bentuk:<ul><li>Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank.</li><li>Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya.</li><li>Pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal.</li><li>Pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:<ul><li>Investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada koperasi lain melalui kerja sama antar-koperasi.</li><li>Pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat.</li></ul></li></ul></li></ul>8. Informasi Penerima Manfaat<ul><li>Surat pernyataan mengenai informasi penerima manfaat (Beneficial Owner) di koperasi yang ditandatangani oleh pengurus.</li></ul>9. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa<ul><li>Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa.</li></ul>10. Sertifikasi Kompetensi<ul><li>Pengelola harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi.</li></ul>11. Sarana Kerja<ul><li>Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja.</li></ul>12. Dewan Pengawas Syariah (Khusus KSPPS/USPPS)<ul><li>Harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah dengan ketentuan:<ul><li>Mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah provinsi/kabupaten/kota setempat.</li><li>Memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.</li></ul></li></ul><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/izin-mendirikan-koperasi-simpan-pinjam-ribet-di-depan-untung-di-belakang">Informasi Lengkap</a>Sobat KUKM dapat mengunjungi IG @KemenkopUKM, YouTube: KemenkopUKMRI, atau dapat menghubungi Call Center 1500 587, 021-5299 2823 atau Whatsapp Center di 0811 1450 587 untuk informasi seputar aturan terkait Koperasi dan UKM lainnya.Kemudahan dalam mendirikan KSP/KSSPS diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dalam memajukan UMKM di Indonesia.&nbsp; ***

1688991381967.webp

Wajib melampirkan bukti setoran modal masing-masing anggota di bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS.

Syarat Baru Pendirian Koperasi Simpan Pinjam