Terima Delegasi SSKE, Akmal Malik Paparkan Strategi Subnasional Perubahan Iklim

BALIKPAPAN - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menerima kunjungan delegasi South-South Knowledge Exchange (SSKE) yang difasilitasi The World Bank di ruang meeting Hotel Platinum Balikpapan, Senin 27 Mei 2024.

SSKE merupakan forum pertukaran pengetahuan Selatan-Selatan yang menggabungkan tiga negara hutan hujan tropis terbesar, yaitu Indonesia (tuan rumah), Brazil, dan Republik Demokrasi Congo. Kegiatan ini berlangsung di Provinsi Kaltim sejak 23-29 Mei 2024.

Delegasi SSKE dipimpin oleh Lead Environmental Specialist The World Bank Franka Braun. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Mato Grosso Ligia Nara Vendrami, Secretary of the Environment of the State of Amazonas Eduardo Costa Traveira, Minister of Environment and Sustainable Development of the DRC’s Joseph Longunza Malassi, Provincial Minister in charge of the Environment, Democratic Republic of Congo Ignace Bonda Monza, Deputy Director-General of the Brazilian Forest Service Marcus Vinicius Alves, dan Director of the Forestry Department at the Ministry of the Environment of Brazil Fabíola Marono Zerbini.

Pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Indonesia, serta pejabat daerah Kaltim turut mendampingi dalam pertemuan ini.

BACA JUGA:

• Rakor Penanganan Banjir Mahulu: Status Tanggap Darurat Masih Berlaku - ibukotakini.com
• Pengusaha Real Estate Uni Emirat Arab Kunjungi IKN - ibukotakini.com

Dalam forum ini, Akmal Malik mempresentasikan Strategi Subnasional Satuan Tugas Gubernur untuk Perubahan Iklim dan Hutan. 

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah (pusat dan daerah) telah membuat kebijakan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengurangi deforestasi dan mendorong konservasi.

“Kaltim adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur tentang hal ini," ungkapnya.

Kebijakan ini, menurut Akmal, merupakan terobosan baru yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain. Ia menegaskan bahwa menjaga hutan dan mengurangi emisi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat.

"Ketika karbon memiliki nilai ekonomi, maka akan mendorong semua pihak untuk terlibat aktif dalam menjaga karbon bersumber dari gambut, hutan, dan mangrove," tegasnya.

Akmal berharap World Bank melihat kebijakan Kaltim ini sebagai langkah positif dalam upaya menyelamatkan bumi oleh negara-negara dengan hutan tropis yang luas.

"Jika selama ini banyak negara menghasilkan emisi, maka mereka harus membayar kepada negara yang menghasilkan karbon karena menjaga hutannya," pungkasnya. ***