BALIKPAPAN, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a>—Pemerintah Kota Balikpapan meminta lampu hijau untuk melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) di level kabupaten/kota.Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin saat menerima kunjungan kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan Ketua Majelis Permusyawaratan RI di Ruang Rapat 1 Balaikota Balikpapan, Selasa (29/8/2023).&nbsp;Rombongan Komite IV DPD RI yang datang adalah Wakil Ketua DPD RI asal Kaltim Mahyudin, Ketua Komite IV DPD RI dari Provinsi Jawa Barat KH. Amang Syafrudin, Wakil Ketua Komite IV asal Kaltara Fernando Sinaga, Wakil Ketua MPR RI asal Provinsi Gorontalo Profesor Dr Fadel Muhammad.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/komite-iv-dpd-ri-akan-usulkan-anggaran-untuk-daerah-penyangga-ikn">Komite IV DPD RI Akan Usulkan Anggaran untuk Daerah Penyangga IKN</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/penghargaan-bergengsi-asean-2023-bumi-dan-kpc-raih-prestasi">Penghargaan Bergengsi ASEAN 2023, BUMI dan KPC Raih Prestasi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/balikpapan-raih-penghargaan-nirwasita-tantra-tahun-2022">Balikpapan Raih Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2022</a></li></ul>Kunjungan kerja juga disambut Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Asisten III Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman.&nbsp;Muhaimin menyampaikan bahwa Balikpapan membutuhkan perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena pada tahun ini perekrutan ASN hanya ada di Kementerian/Lembaga, sementara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya mendapatkan PPPK (P3K).&nbsp;Balikpapan sendiri mendapatkan kuota P3K sekitar 1000 lebih yang didominasi oleh tenaga kesehatan dan guru. “Padahal, kami juga butuh perekrutan ASN,” ucapnya.Selain itu, Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk P3K itu terpisah dan ada penganggaran sendiri.&nbsp;“Setidaknya gaji pokok dari APBD dan tunjangan dari APBN. Apabila tidak, itu semua akan menjadi permasalahan dan kami tidak mampu melaksanakan belanja modal,” ujar Muhaimin yang hadir mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud .<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/laptop-sultan-lenovo-yoga-book-9-i-ludes-diborong-warga-balikpapan">Laptop Sultan Lenovo Yoga Book 9i Ludes Diborong Warga Balikpapan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dorong-produk-umkm-ke-pasar-internasional-apa-tugas-tim-klinik-ekspor-balikpapan">Dorong Produk UMKM ke Pasar Internasional, Apa Tugas Tim Klinik Ekspor Balikpapan?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/uji-coba-lawan-semen-padang-berakhir-kacamata-persiba-sebut-kondisi-lapangan-kurang-oke">Uji Coba Lawan Semen Padang Berakhir Kacamata, Persiba Sebut Kondisi Lapangan Kurang Oke</a></li></ul>Tidak hanya menyampaikan perekrutan ASN, Muhaimin juga menyampaikan kesiapan infrastruktur untuk Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).&nbsp;“Balikpapan dalam hal ini menyusun masterplan sejalan dengan pertambahan penduduk sebagai kota Penyangga IKN,” urainya.&nbsp;Dari masterplan yang disusun, lanjut Muhaimin, beberapa infrastruktur yang jadi perhatian adalah pengadaan air bersih, jalan dan sekolah.&nbsp;<h4>Anggaran</h4>Dalam kunjungan kerja, Wakil Ketua DPD RI dan Senator Kalimantan Timur Mahyudin menuturkan, Berdasarkan RUU dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden, belanja untuk pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp2.446,5 Triliun dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp857,5 Triliun.Dengan demikian, porsi Belanja Pemerintah Pusat dengan persentase sebesar 74,04 persen, masih lebih besar dibandingkan dengan Transfer ke Daerah dengan persentase 25,96 persen.&nbsp;“Hal ini mengesankan kebijakan anggaran cenderung sentralistik dan belum sejalan dengan semangat otonomi daerah,” lanjutnya.Karena itu, kunjungan kerja ini untuk menginventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2024. &nbsp;“Kota penyangga Serambi Nusantara ini perlu juga anggaran dalam kaitannya infrastruktur,” tambahnya.&nbsp;Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyambut baik pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur agar dapat mengangkat perekonomian Kalimantan Timur dan mampu membuat pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa PAD Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan PAD nomor lima terbesar di Indonesia.&nbsp;"Kami sampaikan Kaltim untuk tahun 2023 ini mencatat sejarah APBD Kaltim tembus Rp25,3 triliun. Selama sejarah Kalimantan Timur belum pernah diatas Rp15 triliun. Lebih positif lagi komposisi PAD nya mencapai 55 persen," ungkapnya. (*)

WhatsApp Image 2023-08-30 at 11.13.44.jpeg

Terima Kunjungan DPD RI, Pemkot Balikpapan Sampaikan Kebutuhan Rekrutmen ASN

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM—Pemerintah Kota Balikpapan meminta lampu hijau untuk melakukan perekrutan aparatur sipil negara (ASN) di level kabupaten/kota.Hal it