IBUKOTAKINI.COM – Penyidikan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terus berkembang. Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru berinisial SU setelah sebelumnya berstatus saksi.Penetapan SU sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur dugaan perbuatan melawan hukum.Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan, SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina MC Bareskrim Polri. Dia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri pada 2010–2019.Dalam keterangannya, penyidik mengungkapkan bahwa tersangka EH dan AS harus mendapatkan izin SU untuk melaksanakan provisioning atau penyadapan.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/tersangka-penyadapan-presiden-prabowo-kena-stroke">Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Kena Stroke</a></blockquote>Pada awal Oktober 2026, AS disebut meminta izin kepada SU untuk menghapus hasil penyadapan. SU kemudian menyetujui penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan tersebut."Peran tersangka SU adalah sebagai Dewan Pembina dari MC Bareskrim Polri," jelas Suhermanto dalam konferensi perpers &nbsp;KamiKamis (5/11/2026) petang.&nbsp;Dengan penetapan SU, jumlah tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat stroke.Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Lima ahli tersebut terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/penyadapan-presiden-mahfud-ungkap-6-orang-ditangkap-di-rumah-mantan-kapolri">Penyadapan Presiden: Mahfud Ungkap 6 Orang Ditangkap di Rumah Mantan Kapolri</a></blockquote>SU dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) terkait akses ilegal dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.Selain itu, SU dijerat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penghapusan informasi atau dokumen elektronik, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.<h3>Kapolri Bentuk Tim Khusus</h3>Sementara itu, Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wahyu Andiko menyampaikan bahwa pimpinan Polri telah membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai informasi dan isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait perkara tersebut.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/presiden-prabowo-subianto-disadap-orang-dekatnya">Presiden Prabowo Subianto Disadap Orang Dekatnya</a></blockquote>Tim khusus itu dipimpin langsung Kabareskrim Polri.Polri menyatakan proses pendalaman membutuhkan waktu dan harus dilakukan secara cermat, profesional, serta sesuai ketentuan hukum."Polri berkomitmen memastikan setiap proses berjalan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.Polri juga berjanji menyampaikan hasil kerja tim kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai perkembangan penanganan perkara.Di sisi lain, Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan beredar di media sosial.Polri memastikan proses penyidikan tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, prosedur hukum, dan etika.***

Mabes Polri umumkan tersangka baru kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

214308.jpg

Bareskrim Polri menetapkan SU sebagai tersangka keempat kasus penyadapan ilegal. SU diduga menyetujui penghapusan file hasil penyadapan dan belum ditahan karena sakit pascastroke.