Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur berencana membentuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai salah satu upaya memenuhi persyaratan Dewan Pengupahan. Rencana itu disampaikan Kepala Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Setkab Mahulu, Elizabeth Tennes, saat berkunjung ke kantor DPP Apindo Kaltim di Balikpapan, Kamis (25/6/2020).
&ldquo;Kami berkoordinasi dengan Apindo Kaltim yang selama ini duduk sebagai perwakilan di Dewan Pengupahan yang akan membahas Upah Minimum Kota,&rdquo; kata Elizabeth.
Sampai saat ini, kata dia, Mahulu belum terbentuk asosiasi yang menangani kepentingan pengusaha dan pekerja, sebagaimana syarat dalam penentuan UMK di Dewan Pengupahan. &ldquo;Karena itu, setelah dari sini, kami akan mengajak teman-teman pengusaha dan pekerja membentuk Apindo, supaya ada keterwakilan di Dewan Pengupahan,&rdquo; tambah Ellizabeth. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
Selama ini, kata Elizabeth, kabuapten paling muda di Kalimantan itu belum menetapkan UMK. Karena itu mengikuti daerah yang paling dekat, yaitu Kutai Barat. &ldquo;Menurut teman-teman pekerja besaran upah tidak sesuai, karena biaya hidup jauh lebih mahal,&rdquo; kata dia.
Sebagai gambaran, sebotol air mineral saja di Mahulu mencapai Rp 10 ribu. Padahal di daerah lain hanya Rp 5 ribu. &nbsp;&ldquo;Harga Kubar itu mendekati harga kota, Mahulu lebih mahal biaya hidup karena transportasi lewat air. Darat tergantung cuaca. Perjalanan darat hanya bisa dilintasi kalau kering,&rdquo; imbuhnya. Tahun lalu, UMK Kubar dan Mahulu sebesar Rp 3,3 juta.
Sementara Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menyatakan siap membantu terbentuknya Apindo Mahulu. &ldquo;Apindo terbuka saja dengan pembentukan Apindo daerah dengan memperhatikan ketentuan yang ada di organisasi,&rdquo; kata Slamet Brotosiswoyo didampingi Wakil Ketua, Abriantinus, Sekretaris Apindo Soegianto, dan para pengurus lainnya.

Ketua Apindo Kaltim, Slamet Brotosiswoyo menerima Kasubag Nakertrans Mahulu, Elizabeth Tennes.

Tetapkan UMK, Mahakam Ulu akan Bentuk Apindo