<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2024/11/1730452487087.jpeg"></figure><a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM&nbsp;</a>– Dalam rangka meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, menyoroti pentingnya akurasi data penerima manfaat.&nbsp;Ia menyatakan bahwa kendala utama dalam penyaluran bantuan adalah kurangnya ketepatan data penerima, yang berimbas pada ketidaktepatan sasaran program."Sudah ada berbagai program berjalan, seperti bantuan perumahan layak huni dan dukungan bagi UMKM. Program ini langsung menyasar masyarakat, tetapi untuk lebih menjangkau yang benar-benar membutuhkan, kita memerlukan data yang tepat," kata Syaiful dalam keterangannya, Selasa 5 November 2024.Syaiful mengungkapkan bahwa keberhasilan program juga bergantung pada proses penyusunan yang lebih baik. Tanpa data yang akurat, efektivitas dan dampak dari program sulit diukur.&nbsp;"Program ini sudah bagus, tapi kualitasnya masih bisa ditingkatkan. Harus ada penataan data yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tambahnya.Ia menyarankan agar proses penjaringan data dilakukan dari tingkat RT hingga ke aparat desa, guna memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.&nbsp;BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/soroti-program-rumah-layak-huni-syaiful-bakhri-seleksi-harus-tepat-sasaran">Soroti Program Rumah Layak Huni, Syaiful Bakhri: Seleksi Harus Tepat Sasaran - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dprd-kutim-bahas-rpjpd-2024-2045-prioritaskan-infrastruktur-kutim-hebat-2045">DPRD Kutim Bahas RPJPD 2024-2045, Prioritaskan Infrastruktur “Kutim Hebat 2045” - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/penyerapan-anggaran-apbd-perubahan-kutim-2024-rendah-hingga-triwulan-ketiga">Penyerapan Anggaran APBD Perubahan Kutim 2024 Rendah, Hingga Triwulan Ketiga - ibukotakini.com</a></li></ul>"Dengan dimulai dari tingkat paling bawah, kita bisa memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar-benar berhak," ujarnya.Sebagai anggota DPRD, Syaiful menegaskan bahwa lembaga ini berperan dalam mengesahkan anggaran, sementara pendataan penerima sepenuhnya menjadi tugas pemerintah daerah.&nbsp;"Kami di DPRD hanya mengawasi dan menyetujui anggaran, bukan menentukan penerima manfaat," jelasnya.Syaiful juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.&nbsp;"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program pemerintah lebih efektif dan efisien. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dapat semakin meningkat," pungkasnya. (Adv/DPRD Kutim)

MAS ADIT.png

5 Kabupaten Kota di Kaltim Tertinggi Angka Kemiskinan 2024 (Ilustrasi)

kemiskinan_kompas.webp

Kendala utama dalam penyaluran bantuan adalah kurangnya ketepatan data penerima, yang berimbas pada ketidaktepatan sasaran program.

Tingkatkan Keakuratan Data, DPRD Kutim Dorong Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan