IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan berkat berbagai inovasi yang telah diterapkan, terutama dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).&nbsp;Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengapresiasi upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam menciptakan sistem aplikasi yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah.Inovasi seperti Simpator (Sistem Informasi Pajak Online Terintegrasi) dan Simpenda (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) memberikan transparansi dan akurasi dalam pemantauan penerimaan pajak secara real-time.“Karena inovasi ini, kita bisa mengetahui secara berkelanjutan dan riil berapa pajak yang masuk, termasuk pembagiannya kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim,” ungkap Akmal Malik dikutip Selasa 7 Januari 2025.&nbsp;Akmal menegaskan penerapan sistem seperti Simpator dan Simpenda merupakan yang pertama di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk memantau penerimaan pajak secara transparan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pemerintah kabupaten dan kota dapat melakukan pengecekan mandiri terhadap pendapatan mereka melalui sistem tersebut.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pendapatan-kaltim-surplus-rp-845-miliar">Pendapatan Kaltim Surplus Rp845 Miliar - ibukotakini.com</a></blockquote>“Menurut saya, ini pertama di Indonesia. Kabupaten dan kota silakan cek ke sistem untuk mengetahui penerimaan pajak mereka secara akurat,” jelasnya. Akmal juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota dalam mencapai target PAD masing-masing.Akmal Malik mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk terus berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan PAD, khususnya melalui sektor PKB dan BBNKB. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.“Esensi dari otonomi daerah adalah peningkatan pendapatan daerah untuk kebutuhan masyarakat. Pemprov Kaltim juga berkolaborasi dengan Baznas dan pihak lainnya untuk mendukung hal ini,” tambahnya.Pada kesempatan tersebut, Akmal Malik bersama Kepala Bapenda Kaltim, Hj Ismiati, meninjau langsung server dan aktivitas staf yang bertugas merekap penerimaan pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan operasional sistem berjalan lancar dan mendukung target penerimaan yang telah ditetapkan.“Sistem ini bukan hanya alat monitoring bagi pemerintah provinsi, tetapi juga bagi wajib pajak serta pemerintah kabupaten dan kota. Dengan tanggung jawab bersama, kita optimis PAD Kaltim akan terus meningkat dan tepat sasaran,” pungkas Akmal. ***

MAS ADIT.png

DANA ABADI PENDIDIKAN.jpg

Penerapan sistem seperti Simpator dan Simpenda merupakan yang pertama di Indonesia.

Tingkatkan PAD, Pemprov Kaltim Dorong Kabupaten dan Kota Kolaborasi