IBUKOTAKINI.COM &ndash; Pemerintah pusat resmi mengizinkan operasional seluruh moda transportasi untuk melayani kelompok tertentu. Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap melakukan pembatasan. Langkah ini diputusakan dalam rapat pembatasan kegiatan mudik dan pembentukan posko Idulfitri 1441 Hijriyah.
Salah satu upaya membatasi pergerakan masyarakat itu akan dilakukan dengan membentuk posko di pintu masuk masing-masing daerah. "Mobilitas pergerakan masyarakat harus dibatasi," kata Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Moh Jauhar Effendi. &nbsp;
Pembatasan pergerakan masyarakat ini sangat penting, sebab tren kasus positif virus corona di Kaltim masih terus bertambah. Rapat tersebut menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan, terkait posko dalam upaya memperketat mobilitas pergerakan manusia antardaerah dari titik awal.
Jauhar memberi contoh. Warga dari Sangatta yang mau bepergian ke Balikpapan, sebaiknya mengurungkan niat keberangkatan mereka.&nbsp; Pasalnya, setelah sampai di Balikpapan,&nbsp; mereka tidak akan&nbsp; diperbolehkan masuk Balikpapan.
Meski demikian, Jauhar mengingatkan agar semua daerah kompak dengan rencana pembatasan ini. "Harus ada kesamaan bahasa. Artinya,&nbsp; aturannya harus ketat. Jangan sampai satu daerah membatasi, sementara daerah lainnya masih longgar dan masyarakat masih bisa masuk," tegas Jauhar.
Karena itu diharapkan kesadaran&nbsp; masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan,&nbsp; baik mudik atau pun pulang kampung baik menjelang maupun pasca Idulfitri.
"Dengan tidak mudik atau&nbsp; pulang kampung, berarti masyarakat sudah membantu pemerintah menuntaskan pandemi Covid-19. Yang ingin bepergian tolong urungkan niatnya. Kalau pun ingin bersilaturahmi dengan keluarga&nbsp; di kampung, lakukan melalui fasilitas whatsapp atau dengan&nbsp; video call," pesan Jauhar.
&nbsp;
&nbsp;

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Moh Jauhar Effendi

Transportasi Dibuka, Pergerakan Warga Tetap Dibatasi