JAKARTA, <a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM </a>- Dirty Vote adalah film dokumenter eksplanatori dari tiga Ahli Hukum Tata Negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Mereka secara terperinci mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam film yang tayang pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.“Jika Anda menonton film ini saya punya pesan sederhana, satu tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman,” ungkap Zainal Arifin Mochtar mengawali film dokumenter ini, dikutip dari YouTube Dirty Vote, pada Minggu, 11 Februari 2024.Sementara itu, Bivitri Susanti menyatakan keikutsertaannya dalam film bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketidakbaikan dalam Pemilu.“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujar Bivitri.Selanjutnya, Feri Amsari menyatakan melalui film Dirty Vote, masyarakat akan diberikan pemahaman tentang bagaimana politisi memanipulasi publik demi kepentingan kelompok tertentu.BACA JUGA:<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/prebunking-ini-aturan-yang-wajib-dipatuhi-selama-hari-tenang-pemilu">Prebunking: Ini Aturan yang Wajib Dipatuhi Selama Hari Tenang Pemilu - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/relawan-genderang-dukung-prabowo-gibran-dalam-penguatan-sistem-keuangan-indonesia">Relawan GENDERANG Dukung Prabowo-Gibran Perkuat Sistem Keuangan Indonesia - ibukotakini.com</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/pj-bupati-ppu-hadiri-raker-rencana-pemanfaatan-laba-perumda-air-minum-danum-taka">Pj Bupati PPU Hadiri Raker Rencana Pemanfaatan Laba Perumda Air Minum Danum Taka - ibukotakini.com</a></li></ul>“Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya Pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri.Lebih lanjut, Bivitri menekankan kecurangan yang terjadi tidak boleh diabaikan, terutama demi menjaga kelancaran Pemilu. “Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran Pemilu,” tegasnya.Film Dirty Vote, yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik, menyajikan fakta-fakta dan data mengenai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu berjalan.Di bagian akhir film, ketiga Ahli Hukum Tata Negara memberikan pernyataan penutup. Feri Amsari mengawalinya dengan menyatakan segala rencana kecurangan dalam Pemilu tidak terjadi begitu saja, dan tidak dirancang oleh satu orang saja.“Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama,” jelasnya.Kemudian, Zainal menyampaikan persaingan politik dan pertarungan kekuasaan yang sebelumnya disusun secara bersama-sama, kini telah dimanipulasi oleh satu pihak yang memiliki kendali utama.“Persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” tuturnya.Selanjutnya, Bivitri mengatakan bahwa skenario kecurangan Pemilu ini telah dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara.“Tapi, sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah,” jelasnya.“Karena itu untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan, yang diperlukan cuma dua mental culas dan tahan malu,” tutupnya.&nbsp;

MAS ADIT.png

Viral Film Dirty Vote, Bongkar Kecurangan Pemilu 2024

Viral Dirty

JAKARTA - Dirty Vote adalah film dokumenter eksplanatori dari tiga Ahli Hukum Tata Negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, 