IBUKOTAKINI.COM - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengimbau seluruh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur tidak memberikan kelonggaran protokol penanganan pandemi. Imbauan itu disampaikan Hadi Mulyadi setelah melakukan Rakor Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan menyambut Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah, Senin (18/5/2020). Rakor yang berlangsung secara daring diikuti&nbsp;Menko Polhukam, Mendagri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala BNPB atau Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.&nbsp; &nbsp;
"Jadi tadi kita sudah menerima arahan bahwa sesuai yuridis Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan keagamaan berskala besar. Termasuk Salat Ied yang dilaksanakan setiap tahun pada Hari Raya Idul Fitri untuk ditiadakan," ungkapnya.&nbsp;
Sesuai arahan Pemerintah, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kaltim agar kegiatan salat berjamaah yang massif,&nbsp;salat Idulfitri dilakukan di rumah masing-masing.&nbsp;"Jadi tadi kita sudah menerima arahan bahwa sesuai yuridis Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan keagamaan berskala besar. Termasuk salat Id yang dilaksanakan setiap tahun pada Hari Raya Idulfitri untuk ditiadakan," jelasnya.&nbsp;
Hadi menyebut analogi yang disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan sangat bagus, dimana salat wajib berjamaah seperti salat Jumat sudah hampir enam minggu ditiadakan di masjid. Dan kenapa tidak dengan salat Ied yang merupakan salat sunnah. Semua itu dilakukan tidak lain untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara massif. "Balikpapan juga nanti kita imbau untuk tidak memberikan kelonggaran dalam hal ini. Demikian juga kabupaten dan kota lainnya di Benua Etam. Kita harap dapat serius dan tegas untuk kegiatan ibadah ini. Insya Allah tahun depan kita sudah bisa melaksanakan Salat Ied bersama-sama lagi setelah pandemi ini selesai," ujar Hadi. Dalam arahannya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak melarang tapi tetap mengkampanyekan secara massif dan besar-besaran bahwa salat berjamaah di tengah pandemi Covid-19 sangat berbahaya. "Pemerintah bersama Forkopimda harus melakukan pengamanan dan ketertiban semaksimal mungkin dengan melibatkan anggota TNI, Polri dan Satpol PP. Lakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Yang terpenting Salat Ied bisa dilaksanakan di zona hijau dan semua harus berpedoman dengan kebijakan yang dibuat. Pemda bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar menyampaikan kepada masyarakat agar Salat Ied dirumah saja," jelas Mahfud.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi

Wagub Imbau Pemkot Balikpapan Tak Beri Kelonggaran

Pemprov harap masyarakat Kaltimsalat Idulfitri di rumah