<a href="ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a>— Ratusan warga yang tergabung dalam Seruan Aksi Masyarakat Kutai Timur (Kutim) Menggugat mengancam akan memboikot pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 18 kecamatan.Boikt dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Kutim tak segera merealisasikan janji-janji pembangunan. Ancaman ini disampaikan dalam aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025) sore.Arsil, perwakilan Masyarakat Kutim Menggugat, menyebutkan inti tuntutan mereka sederhana: pemerintah daerah harus menepati janji-janji yang disampaikan dalam kunjungan kerja ke kecamatan dan desa.“Apa yang sudah dijanjikan Bupati ketika turun ke lapangan, tolong segera direalisasikan,” tegas Arsil.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/masih-ada-perusahaan-tak-lapor-tenaga-kerja-asing">Masih Ada Perusahaan Tak Lapor Tenaga Kerja Asing</a></blockquote>Selain menagih janji, massa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah.&nbsp;Sejumlah instansi seperti Setda, BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) disebut memiliki program yang tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat.“Programnya banyak yang tidak masuk akal. Yang diminta masyarakat tidak diterbitkan, yang tidak diminta justru keluar,” sindir Arsil.Ia menegaskan, jika Pemkab Kutim tidak segera mengambil langkah nyata, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/rudy-masud-tegaskan-csr-batu-bara-wajib-nilai-minimal-rp-1-000-per-ton">Rudy Mas’ud Tegaskan CSR Batu Bara Wajib, Nilai Minimal Rp1.000 per Ton</a></blockquote>“Kalau Bupati tidak mengaudit dan mengevaluasi, kami akan memboikot Musrenbang kecamatan di 18 wilayah,” ancamnya.Menanggapi hal itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyebut tuntutan masyarakat bersifat normatif dan dapat dipahami.&nbsp;Ia menjelaskan bahwa penundaan sejumlah program terjadi akibat adanya turbulensi keuangan dari pemerintah pusat yang berdampak pada penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/mahyudin-minta-sengketa-bontang-kutim-tak-dipolemikkan">Mahyudin Minta Sengketa Bontang–Kutim Tak Dipolemikkan</a></blockquote>“Pada dasarnya semua bisa terakomodasi. Tahun depan, beberapa program yang tertunda akan kita gulirkan kembali,” ujar Ardiansyah.Bupati juga menyoroti aspirasi masyarakat adat Basap yang menginginkan pembangunan perkampungan khusus.“Usulan perkampungan Basap sudah disampaikan, dan insyaallah siap kita realisasikan,” tambahnya.Terkait sorotan terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Ardiansyah memastikan akan melakukan evaluasi internal.BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dppkb-kutim-tangani-stunting-dengan-program-cap-jempol">DPPKB Kutim Tangani Stunting dengan Program ‘Cap Jempol’</a></blockquote>“Tidak ada manusia yang sempurna dalam bekerja. Pasti ada kekurangan, dan itu tugas pembinaan untuk menindaklanjuti berdasarkan bukti,” ujarnya.Aksi unjuk rasa berjalan tertib dan damai. Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Bupati Kutim, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.&nbsp;Pemkab Kutim berjanji akan menindaklanjuti tuntutan warga serta melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. ***

MAS ADIT.png

Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman (paling kiri bawah) mendengarkan aspirasi masyarakat. (Prokom Kutim)

1000475705.jpg

Ratusan warga Kutai Timur mengancam boikot Musrenbang di 18 kecamatan jika Pemkab Kutim tak segera merealisasikan janji pembangunan dan mengevaluasi kinerja OPD. Bupati Ardiansyah Sulaiman janji tindaklanjuti tuntutan warga.

Warga Ancam Boikot Musrenbang