<a href="Ibukotakini.com">IBUKOTAKINI.COM</a> - Pemerintah Kota Balikpapan mengakui masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kota minyak.&nbsp;Dari sekitar 320 ribu tenaga kerja, baru sekitar 150 ribu pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif atau setara 48 persen.&nbsp;Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI mengenai optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (8/7/2026).&nbsp;Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan tantangan terbesar bukan berasal dari pekerja formal, melainkan sektor informal yang hingga kini masih memiliki tingkat kepesertaan rendah.&nbsp;"Jumlah tenaga kerja sekitar 320 ribu orang. Yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 150 ribu atau 48 persen," terangnya.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/dpr-temukan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-balikpapan-baru-capai-48-persen">https://ibukotakini.com/read/dpr-temukan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan-balikpapan-baru-capai-48-persen</a></blockquote>Bagus menjelaskan pekerja formal, terutama yang bekerja di perusahaan maupun instansi pemerintah, pada umumnya sudah otomatis mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;Mereka telah didaftarkan dalam berbagai program jaminan sosial seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Pensiun (JP).&nbsp;"Namun kondisi berbeda terjadi pada pekerja informal," imbuhnya.&nbsp;Ia menyebut kelompok informal ini mencakup pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pedagang keliling, hingga pekerja mandiri yang sebagian besar belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.&nbsp;"Permasalahan paling mendasar ada di pekerja informal. Mereka belum memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan sehingga tingkat kepesertaannya masih rendah," kata Bagus.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/komisi-ix-telusuri-dampak-penyesuaian-tkd-pada-bpjs-ketenagakerjaan-di-kaltim">https://ibukotakini.com/read/komisi-ix-telusuri-dampak-penyesuaian-tkd-pada-bpjs-ketenagakerjaan-di-kaltim</a></blockquote>Untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal, Pemerintah Kota Balikpapan meminta BPJS Ketenagakerjaan memperluas edukasi kepada masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.&nbsp;Sosialisasi tidak hanya dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, tetapi juga melibatkan pengurus RT agar informasi mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan semakin mudah diterima masyarakat.&nbsp;Menurut Bagus, upaya tersebut juga pernah dibahas bersama jajaran Kejaksaan Negeri Balikpapan beberapa bulan lalu sebagai bagian dari penguatan perlindungan bagi pekerja sektor informal.&nbsp;"Kami meminta sosialisasi diperluas sampai camat, lurah, bahkan RT agar masyarakat memahami manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.&nbsp;Bagus mengungkapkan Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah memberikan perlindungan gratis kepada hampir 7.000 pekerja rentan sepanjang 2025.&nbsp;BACA JUGA:<blockquote><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ibukotakini.com/read/779-ribu-pekerja-kaltim-belum-terlindungi-bpjs-kejar-target-2026">https://ibukotakini.com/read/779-ribu-pekerja-kaltim-belum-terlindungi-bpjs-kejar-target-2026</a></blockquote>Namun pada 2026 jumlah penerima bantuan mengalami penurunan karena berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.&nbsp;"Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerj terutama sektor informal," tandasnya.&nbsp;Sebagai langkah memperluas kepesertaan, Pemerintah Kota Balikpapan telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 serta Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 yang mengatur peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;Selain regulasi, pemerintah juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas turun langsung ke lapangan untuk mengawasi implementasi aturan tersebut.&nbsp;Menurut Bagus, upaya meningkatkan kepesertaan tidak bisa hanya dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha hingga pelaku usaha sendiri menjadi kunci memperluas perlindungan jaminan sosial.&nbsp;Bagus menilai masih banyak masyarakat yang belum menyadari manfaat besar BPJS Ketenagakerjaan meski besaran iurannya relatif terjangkau.&nbsp;Ia mengibaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk menabung untuk menghadapi risiko yang tidak pernah bisa diprediksi.&nbsp;"Musibah tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat memiliki perlindungan jika terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Karena itu literasi harus terus ditingkatkan," pungkasnya. ***

MAS ADIT.png

Wawali Balikpapan Bagus Susetyo Beberkan Penyebab Kepesertaan BPJS Baru 48 Persen 

1000714645.jpg

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan mengakui masih rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kota minyak. Dari sekitar 320 ribu tenaga kerj

Wawali Balikpapan Beberkan Penyebab Kepesertaan BPJS Baru 48 Persen