Antrean Solar Subsidi di Kutim Bikin Truk Menganggur hingga Sepekan

IBUKOTAKINI.COM – Antrean panjang solar subsidi di Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, membuat operasional sopir truk terganggu. Sejumlah kendaraan angkutan dilaporkan menganggur hingga satu minggu karena kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi tersebut mendorong sejumlah organisasi sopir truk mendesak pemerintah menertibkan distribusi solar subsidi, memperketat pengawasan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta memperbaiki sistem pelayanan agar BBM tepat sasaran.

Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi mengungkapkan, antrean solar subsidi terjadi setiap hari hingga meluber ke ruas jalan yang tidak semestinya digunakan untuk menampung antrean kendaraan.

Keluhan itu disampaikan sejumlah organisasi dan komunitas truk di Sangatta dan wilayah Kutim dalam pembahasan mengenai prioritas pelayanan pengisian solar subsidi di SPBU, Kamis (15/10/2026).

BACA JUGA:

Daftar Masalah di Kaltim, dari Listrik sampai BBM, Ini Solusi Gubernur - ibukotakini.com

Menurut Mahyunadi, persoalan antrean bukan sekadar membuat sopir kehilangan waktu. Kesulitan memperoleh solar juga menghambat aktivitas angkutan dan membuat kendaraan tidak dapat beroperasi selama berhari-hari.

“Teman-teman dari organisasi truk mengeluh, kadang-kadang bisa empat hari, lima hari, bahkan ada yang sampai satu minggu truknya menganggur karena mau beroperasi tidak ada BBM,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Pembahasan meliputi kebutuhan pasokan, ketertiban pelayanan SPBU, serta pengawasan kendaraan dan pola distribusi solar subsidi.

Sopir Truk Desak SPBU Nakal Ditindak

Ketua Persatuan Material Truk Sangatta (Permata), Mamat, menegaskan bahwa penyaluran solar subsidi harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun praktik mafia BBM.

BACA JUGA: 

Puluhan Pengecer BBM Subsidi Kena Tipiring - ibukotakini.com

Ia meminta pemerintah dan instansi terkait menindak tegas SPBU yang terbukti melanggar ketentuan. Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

“Atas nama sopir truk di Kutai Timur, kami meminta solar subsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak. SPBU yang terbukti nakal harus ditertibkan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan,” tegas Mamat.

Selain penindakan, Permata mengusulkan pengaturan jalur atau jadwal khusus pengisian solar subsidi bagi kendaraan angkutan lokal. Skema tersebut diharapkan mengurangi antrean dan mencegah sopir truk lokal terus bersaing mendapatkan pelayanan dengan kendaraan yang melayani kebutuhan industri.

QR Code dan Pengisian Berulang Perlu Diawasi

Ketua Komunitas Truk Sangatta (KTS), Muhammad Husein, turut menyoroti perlunya pembenahan pelayanan pengisian solar subsidi. Menurutnya, sistem pelayanan yang lebih tertata dapat mengurangi waktu tunggu dan mencegah kendaraan terlalu lama tidak beroperasi.

BACA JUGA: 

Meski Harga BBM Naik, Konsumen Balikpapan Tetap Optimistis di 2026 - ibukotakini.com

Sementara itu, Samsul dari Permata meminta pengawasan penggunaan QR Code dan kuota pasokan solar subsidi dilakukan secara transparan.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap pola pengisian berulang untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan tidak merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Menurut Samsul, pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian penggunaan QR Code dan pola pengisian kendaraan. Dengan pengawasan yang konsisten, potensi penyalahgunaan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Distribusi Solar Subsidi Harus Dibuat Lebih Tertib

Persoalan antrean solar subsidi di Kutim menjadi perhatian sejumlah organisasi dan komunitas angkutan truk, di antaranya Permata, Komunitas Truk Sangatta (KTS), Persatuan Truk Kabupaten Kutai Timur (PTKKT), Sarana Mustika Jaya (SMJ), Sarana Angkutan Sangatta (SAS), Kula, dan Perkumpulan Sopir Truk Utama Sangatta (PSTUS).

BACA JUGA:

Stok BBM Kaltim Aman, Pertamina Tambah SPBU Penyalur Pertalite - ibukotakini.com

Mereka berharap pemerintah segera membenahi pelayanan SPBU, mengevaluasi kebutuhan pasokan, dan memperketat pengawasan distribusi solar subsidi.

Penataan tersebut dinilai penting agar kendaraan angkutan lokal dapat kembali beroperasi secara normal tanpa terhambat antrean panjang. Di sisi lain, pengawasan yang tegas diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tidak dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan langkah konkret yang tidak hanya mengurai antrean, tetapi juga menjamin penyaluran solar subsidi berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kutai Timur.***