Balikpapan Bidik Predikat Paripurna dalam Evaluasi Kota Layak Anak 2025

IBUKOTAKINI.COM - Meskipun Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan untuk mempertahankan predikat utama, namun tak dipungkiri Balikpapan juga membidik predikat tertinggi dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 yakni paripurna.

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah saat ini sedang berjuang untuk meraih predikat tersebut.

"Kita tahun lalu meraih predikat utama, dan di tahun ini berusaha mempertahankan bahkan kalo bisa di atas dari utama yaitu paripurna," kata Bagus usai mengikuti forum verifikasi lapangan bersama tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), di Auditorium Balaikota Balikpapan, Kamis 12 Juni 2025.

Dalam kegiatan tersebut, tim pusat melakukan pengecekan langsung terhadap paparan program-program KLA serta keterlibatan lintas sektor dalam implementasinya.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/11-lokasi-di-balikpapan-bakal-jadi-titik-penilaian-kla

Pemkot Balikpapan sendiri telah mengajukan 11 lokasi percontohan untuk dikunjungi tim pusat, mulai dari sekolah ramah anak, fasilitas kesehatan,  ruang publik ramah anak (RPRA), hingga layanan pengaduan kekerasan terhadap anak.

“Tim pusat tidak hanya lihat presentasi, tapi juga langsung turun mengecek lapangan. Jadi yang kita tampilkan adalah hal yang betul-betul jalan dan ada wujudnya,” jelas Bagus.

Menurutnya, forum ini bukan seremoni. Ini ajang evaluasi riil. Ia menambahkan, semua OPD dan pemangku kepentingan hadir secara luring, memperlihatkan komitmen bersama terhadap pemenuhan 24 indikator dalam lima klaster KLA.

“Ini bukan hanya soal mengisi form, tapi menunjukkan bahwa kota ini punya ekosistem yang peduli terhadap perlindungan dan hak anak,” lanjutnya.
Bagus menyebut lima klaster KLA mencakup hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/balikpapan-kejar-predikat-kota-layak-anak-lewat-taman-dan-regulasi

Tim pusat, kata Bagus, juga mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait efektivitas program dan pelibatan masyarakat. Mereka meminta dokumen pendukung seperti perda, dokumentasi kegiatan, laporan anggaran, dan data intervensi lapangan.

“Kita memang ingin dinilai objektif. Karena ini bukan lomba. Evaluasi ini adalah tolok ukur apakah program yang ada berdampak nyata atau tidak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa sekitar 20 sampai 25 persen dari belanja APBD Kota Balikpapan sudah diarahkan untuk mendukung program-program ramah anak. Ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap perlindungan anak sudah masuk dalam sistem penganggaran.

“Bukan hanya wacana, tapi juga ada dalam struktur keuangan kita. Dan itu bentuk keberpihakan konkret terhadap anak,” ucapnya.

Lanjut Bagus menyatakan, semua tahapan evaluasi ini akan menjadi masukan penting untuk perbaikan ke depan.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/balikpapan-siapkan-tiga-titik-lahan-dapur-makan-bergizi-gratis

Ia berharap, hasil evaluasi nanti bukan hanya menjadi capaian simbolik, tetapi membawa perbaikan nyata bagi anak-anak di Balikpapan.

“Kalau kita mau naik ke predikat Paripurna, maka tidak bisa setengah hati. Tapi kami optimistis, karena semua pihak di Balikpapan sudah bergerak dalam satu irama,” tukasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Verifikator Lapangan Kemen PPPA Muhammad Ihsan menyampaikan bahwa Balikpapan menunjukkan komitmen yang selaras dengan prinsip dasar penyelenggaraan Kota Layak Anak.

“Evaluasi ini tidak hanya melihat dokumen, tapi juga bagaimana sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam membangun sistem perlindungan anak,” ujarnya.

Menurut Ihsan, sistem evaluasi KLA mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta didetailkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022.

Ia menambahkan, sejak tahun 2023 hingga 2025, evaluasi administrasi dilakukan oleh tim provinsi. Kemudian, verifikasi lapangan dilakukan oleh tim pusat melalui mekanisme hybrid, kombinasi antara daring dan kunjungan langsung.

“Yang kami nilai bukan hanya teknis administrasi, tapi bagaimana substansi dari program ini hidup dan terus berjalan,” kata Ihsan. (Adv)