Balikpapan Targetkan Perda Disabilitas Tuntas dan Perluas Akses Kerja
- Komitmen Serapan Tenaga Kerja dan Pendidikan Inklusif
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM – Kota Balikpapan terus memperkuat posisinya sebagai pionir kota inklusi di Kalimantan Timur.
Melalui berbagai terobosan kebijakan dan program pemberdayaan, Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengawal penyusunan regulasi krusial serta memperluas akses lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.
Upaya serius ini tertuang dalam langkah nyata percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang saat ini memasuki tahap penyusunan naskah akademik bersama DPRD.
Komitmen Serapan Tenaga Kerja dan Pendidikan Inklusif
BACA JUGA:
Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan standar ketat bagi sektor publik maupun swasta dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2023:
- Pemerintah Daerah dan BUMD wajib merekrut minimal 2% tenaga kerja disabilitas.
- Perusahaan Swasta diwajibkan memenuhi kuota minimal 1%.
Tak hanya sektor ketenagakerjaan, pemerataan pendidikan juga menjadi prioritas. Melalui Perwali No. 9 Tahun 2018, setiap kecamatan di Balikpapan kini diwajibkan memiliki minimal satu SD dan satu SMP inklusif, termasuk satu lembaga PAUD di wilayah daerah.
Program SOLIDER: Sentuhan Langsung di Akar Rumput
Salah satu motor penggerak inklusi di Balikpapan adalah Program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Diffability Equity and Rights).
BACA JUGA:
Komunitas Disabilitas Sambut Kunjungan Wakil Duta Besar Australia di Balikpapan - ibukotakini.com
Program yang didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia (INKLUSI) ini fokus pada penguatan hak-hak kelompok marjinal dan disabilitas.
Hingga saat ini, sebanyak 335 penyandang disabilitas telah terdata di enam kelurahan dampingan, yakni:
- Gunung Sari Ilir: 98 orang.
- Telagasari: 69 orang.
- Manggar Baru: 67 orang.
- Prapatan: 45 orang.
- Gunung Sari Ulu: 29 orang.
- Manggar: 28 orang.
Inovasi Layanan Publik: Dari Kesehatan hingga Infrastruktur
Implementasi nyata "Balikpapan Inklusi" juga menyasar kemudahan layanan harian bagi warga.
BACA JUGA:
Pameran Produk Difabel, SIGAB Audiensi dengan Pemkot Balikpapan - ibukotakini.com
Pada tahun 2025, Pemkot mengalokasikan bantuan sosial berupa subsidi BPJS Kesehatan Kelas 3 bagi 702 penerima manfaat serta bantuan sembako dan alat bantu.
Di sektor infrastruktur dan pelayanan, Balikpapan terus berbenah dengan menghadirkan:
- Fasilitas fisik: Pemasangan guiding block di trotoar dan kantor pemerintahan yang ramah disabilitas.
- Layanan administrasi: Jemput bola perekaman KTP-el.
- Transportasi: Tarif gratis Bus Bacitra bagi penyandang disabilitas.
- Kapasitas petugas: Pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan publik.
Keberhasilan Balikpapan sebagai pilot project inklusi terlihat dari terbentuknya 6 Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) yang memiliki legalitas resmi dan Forum Difabel Kota Balikpapan (FORDIBA) sebagai wadah advokasi.
Ke depan, Pemkot Balikpapan berkomitmen melakukan replikasi program ke seluruh kelurahan serta mengoptimalkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD).
Kolaborasi lintas sektor dengan perusahaan seperti Pertamina, PLN, dan berbagai institusi perbankan terus diperkuat untuk memastikan kemandirian ekonomi difabel melalui kewirausahaan inklusif.***