Efisiensi Anggaran, Dishub PPU Fokus Rawat PJU Ketimbang Beli Baru

IBUKOTAKINI.COM - Keterbatasan ruang fiskal daerah memaksa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan pengetatan dan penyusunan ulang skala prioritas anggaran. 

Belanja wajib internal serta pemeliharaan fasilitas transportasi yang sudah beroperasi kini menjadi fokus utama, sementara rencana pengadaan infrastruktur baru harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Dishub PPU, Agus Dahlan, menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jauh lebih selektif dalam mengeksekusi program kerja. Pemenuhan kebutuhan dasar internal dinas harus diamankan terlebih dahulu sebelum merealisasikan belanja modal.

"Yang utama dalam keadaan fiskal begini tentunya kita fokuskan ke kebutuhan internal," ungkap Agus pada Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Agus, pos anggaran yang tidak bisa ditawar meliputi pembayaran gaji dan insentif pegawai, serta biaya perawatan fasilitas publik yang berdampak langsung pada masyarakat. 

Salah satu instrumen yang menjadi perhatian serius adalah pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar pelayanan keselamatan jalan tetap berjalan optimal.

"Kebutuhan gaji, insentif, itu yang terutama. Termasuk hal-hal yang sifatnya pemeliharaan seperti PJU, pemeliharaan PJU," jelasnya.

BACA JUGA:

Pesan Bupati PPU ke Pemdes: Kelola Anggaran Desa Lebih Bijak dan Tepat

Meski demikian, Agus memastikan bahwa program pengadaan fasilitas lalu lintas tidak serta-merta dihapus dari daftar perencanaan. Realisasinya hanya ditangguhkan sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan tim anggaran pemerintah daerah.

"Kalau untuk pengadaan-pengadaan, nanti kita komunikasi lagi dengan kawan-kawan yang menangani anggaran," tambah Agus.

Di tengah efisiensi tersebut, Dishub PPU sejatinya masih mengantongi sejumlah daftar kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. 

Beberapa di antaranya adalah pengadaan lampu lalu lintas (traffic light) di titik-titik rawan kemacetan, rambu lalu lintas, serta pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar.

Agus mencontohkan urgensi peremajaan fasilitas dengan menyoroti kondisi lampu lalu lintas di depan Masjid Ar-Rahman yang sudah beroperasi hampir dua dekade sejak tahun 2007.

"Kegiatan kita di Dishub itu sebenarnya banyak. Terutama pengadaan-pengadaan, misalnya traffic light kalau dibutuhkan. Traffic light kita yang di depan Masjid Ar-Rahman itu dari tahun 2007. Di lokasi lain juga kita melaksanakan itu," paparnya.

BACA JUGA:

Perkuat Akses IKN, Bupati PPU Dampingi Gubernur Tinjau Pelabuhan Laut

Terkait pengadaan rambu dan ZoSS, Agus mengakui program tersebut sangat krusial bagi keselamatan pengguna jalan, namun pihaknya tetap realistis melihat kapasitas fiskal PPU.

"Rencana kita banyak, program kita banyak, termasuk rambu dan ZoSS. Itu kita usulkan, cuma tergantung fiskalnya," tegasnya.

Guna menyiasati sempitnya ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU, Dishub tidak tinggal diam. Pihaknya telah mengajukan sejumlah proposal bantuan pendanaan ke pemerintah pusat melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Meski peluang realisasi dari jalur eksternal tersebut bersifat dinamis, langkah ini tetap ditempuh demi memastikan pembangunan sektor transportasi di PPU tidak jalan di tempat.

"Kita sudah mengusulkan melalui APBN, melalui provinsi. Namanya usulan bisa ada, bisa tidak ada," pungkas Agus. (Adv-Diskominfo PPU)