Efisiensi Kemendiktisaintek, Picu Dampak Serius pada BPI dan KIP-Kuliah

IBUKOTAKINI.COM – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menimbulkan dampak signifikan pada program-program andalan, khususnya Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Kekhawatiran ini diungkapkan masyarakat melalui forum sosial media. Salah satu pegiat X, Ikhwanuddin memperkirakan dari 33 penerima BPI luar negeri, sebanyak 12 orang terancam telantar.

“Sebanyak 12 dari 33 orang penerima BPI Luar Negeri terancam tidak dapat dibayarkan  (berpotensi terlantar di luar negeri),” tulis peneliti yang saat ini tinggal di London, Inggris. 

Berdasarkan data Kemendiktisaintek yang diungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025), pagu awal BPI yang semula mencapai Rp194 miliar telah direduksi secara drastis menjadi hanya Rp19 miliar. 

Akibat pemangkasan ini, tahun 2025 tidak akan ada penerimaan BPI, yang sebelumnya diharapkan mendukung mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan studi di luar negeri.

BACA JUGA:

APBN Ketat, Berikut Anggaran yang Dipangkas - ibukotakini.com

Tak hanya BPI, program KIP-Kuliah juga mengalami pemotongan anggaran yang fatal. Pagu awal yang semula mencapai Rp14,6 triliun kini turun tajam menjadi Rp1,3 triliun. 

Efisiensi ini berdampak pada target 1.040.192 mahasiswa, di mana sebanyak 663.821 mahasiswa yang sedang menempuh studi (on going) berpotensi tidak menerima bantuan pembayaran. 

Lebih parah lagi, pendaftaran mahasiswa baru penerima KIP-Kuliah tahun 2025 yang dibuka pada 4 Februari 2025 hingga 7 Februari 2025 baru mencatat 21.131 pendaftar, jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dampak kebijakan ini tidak hanya bersifat finansial. Menteri Diktisaintek Satryo Brodjonegoro mengatakan bahwa pemotongan anggaran berpotensi memutus akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Tanpa bantuan yang memadai, banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin berisiko harus putus kuliah, yang pada gilirannya dapat menghambat terwujudnya generasi pertama yang memperoleh gelar sarjana dari keluarga kurang mampu,” kata Satryo.

BACA JUGA:

Pemkot Balikpapan Rasionalisasi Kegiatan Seremonial - ibukotakini.com

Sebagai respons, pihak Kemendiktisaintek telah mengajukan usulan perubahan untuk membatalkan atau mengurangi persentase efisiensi pada pos-pos vital, termasuk KIP-Kuliah, serta gaji dan tunjangan pegawai. 

Di sisi lain, dana operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) juga terdampak dengan efisiensi mencapai 50%, yang diprediksi akan menyebabkan kenaikan UKT bagi mahasiswa. Nasib tunjangan kinerja dosen PNS senilai Rp2,5 triliun pun masih menjadi misteri yang menunggu kejelasan. 

Satryo menambahkan, semua anggaran yang diajukan kementeriannya tahun 2025 hanya berupa  anggaran yang sifatnya numpang lewat. 

“Jadi kami terima anggaran semula berdasarkan pagu awal 56,607 triliun, yaitu sebagian besar langsung disampaikan ke perguruan tinggi penerima maupun mahasiswa penerima beasiswa."

BACA JUGA:

FENTURA 2025 Dorong Percepatan Ekosistem Pembayaran Digital di Balikpapan - ibukotakini.com

"Jadi yang dikelola oleh kantor Kementerian kami itu sangat kecil, kira-kira, dari pengalaman kami selama ini tidak lebih dari 10% dari total pagu anggaran,” jelasnya. ***