Gelar PraKonsultasi Publik Revisi UU IKN, Otorita IKN Kumpulkan Pengusaha di Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM – Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara berencana menggelar PraKonsultasi Publik Revisi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). 

UU yang baru diterbitkan pada 15 Februari 2022 tengah diusulkan pemerintah ke DPR RI agar menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023. 

Sekretaris Otorita IKN (OIKN), Achmad Jaka Santos Adiwijaya dalam undangan yang dikirim ke Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjelaskan,  revisi UU IKN diusulkan pemerintah lantaran menemukan hambatan regulasi eksisting. 

Yang secara signifikan diperkirakan akan membuat OIKN sulit melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (3P) secara agile, terutama terkait dengan mekanisme birokrasi.

“Menjelang pelaksanaan pembangunan besar-besaran di Ibu Kota Nusantara pada awal tahun 2023, OIKN menemukan hambatan regulasi eksisting yang secara signifikan diperkirakan akan membuat OIKN sulit untuk melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (3P) secara agile, terutama terkait dengan mekanisme birokrasi,” tulis Achmad Jaka Santos Adiwijaya. 

BACA JUGA:

• Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor Ingatkan Bahaya Rayap Gerogoti Pembangunan IKN - ibukotakini.com
• Dukung IKN, Enam Daerah di Kaltim Dipersiapkan Jadi Smart City - ibukotakini.com

Proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dan rancangan peraturan pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal, bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, yang telah disusun secara intens untuk menjawab kesulitan OIKN dalam melaksanakan 3P, berimplikasi pada urgensi untuk melakukan perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

USULAN REVISI 

Pada tangggal 23 November 2022 pada rapat dengan Badan Legislatif, DPR dan Pemerintah cq. Menteri Hukum dan HAM telah menyepakati Perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2020-2024 dan Prolegnas Tahun 2024.

“Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 dibutuhkan dengan tujuan agar  Pemerintahan Daerah Khusus IKN dan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan IKN dapat diselenggarakan oleh Otorita IKN secara optimal,” kata Achmad Jaka. 

BACA JUGA:

• Sekda Kaltim Sri Wahyuni Ungkap Progres Revisi Tata Ruang ke DPD RI - ibukotakini.com
• https://ibukotakini.com/read/tahapan-pemindahan-asn-ke-ikn-mulai-berlangsung

Ia menambahkan, optimalisasi peran OIKN dilakukan melalui pengaturan mengenai kewenangan khusus, pendanaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN.

Perubahan regulasi UU tentang IKN diharapkan dapat memberikan penguatan kepada OIKN untuk mengakselerasi pelaksanaan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk IKN dan Perincian Rencana Induk IKN.

Pada UU No. 3/2022 Pasal 24 disebutkan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:

• Ekonomi Balikpapan Tumbuh 4,56%, Pemindahan IKN Dongkrak Pertumbuhan - ibukotakini.com
• DPRD Balikpapan Setujui Rencana Penanganan Sampah Melalui Skema KPBU - ibukotakini.com

Kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ("PP No. 17/2022"). 

Pada Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan adapun skema pendanaan pada dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terdiri dari skema pendanaan yang berasal dari pemanfaaan BMN dan/atau pemanfaatan ADP, penggunaan skema KPBU IKN dan keikutsertaan pihak lain.

PENGELOLAAN TATA RUANG 

Pengelolaan tata ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU IKN dan Perpres 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 1KN (RTR KSN IKN) menjadi pedoman yang sangat penting dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara sejalan dengan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk. 

Sebagai tindakianjut RTR KSN IKN, sedang disusun Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara ("RDTR IKN") dan sampai dengan saat ini masih dalam proses konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Pengaturan mengenai RDTR IKN merupakan prasyarat penting sebelum dimulainya kegiatan investasi/usaha di IKN. 

BACA JUGA:

• Gebyar Pajak, Apresiasi Bagi Wajib Pajak di Balikpapan - ibukotakini.com
• 100 Barista di Kaltim Ikuti Sertifikasi, Persiapan IKN - ibukotakini.com

Mengingat RDTR IKN merupakan dokumen rujukan utama untuk pemberian konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKPR") bagi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara. Penetapan RDTR IKN nantinya diharapkan dapat lebih ramah investasi baik bagi investor dalam dan luar negeri; mampu mengitegrasikan perencanaan fisik dengan ekonomi dan juga pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Visi Ibu Kota Negara. RDTR 1KN akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Akhmad Jaka mengatakan, kegiatan Prakonsultasi Publik Revisi UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN dan Rancangan RDTR IKN bertujuan memberikan pemahaman kepada calon investor mengenai UU Nomor 3 Tahun 2022 dan penguatan posisi OIKN & RDTR dalam kaitannya dengan aspek sustainability dan ekonomi, guna memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan.

Beirkut tujuan dilaksanakannya Prakonsultasi Publik:

a.      menyampaikan substansi penyusunan 3 (tiga) peraturan dimaksud sebagai pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022, PP Nomor 17 Tahun 2022, dan Perpres No. 64 Tahun 2022.

b.     menyampaikan informasi kepada kementerian/lembaga, Asosiasi Pengusaha Seluruh Indonesia (APINDO) terkait iklim investasi di IKN dan perencanaan detail tata ruang IKN sebagaimana rancangan peraturan-peraturan yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan RDTR IKN yang telah disusun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara bersama Kementerian ATR/BPN.

c.      mendapatkan masukan serta saran dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan-rancangan peraturan yang telah disusun sebagaimana disebutkan di atas.

 Asal tahu saja, sebelumnya pemerintah telah menerbitkan 5 Peraturan Pelaksanaan dari UU IKN tersebut yaitu sebagai berikut:

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

2.      Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara;

3.      Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IN Kota Nusantara;

4.      Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara;

5.      Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Negara. 

Acara yang akan berlangsung pada Rabu, 14 Desember 2022 dihadiri Kementerian PPN/Kepala Bappenas, Kemenko Marves dan Ketua Apindo seluruh Indonesia. ###