Indeks SPBE Kota Samarinda Meningkat

IBUKOTAKINI.COM – Upaya digitalisasi pelayanan publik di Kota Samarinda membuahkan hasil yang mengesankan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Samarinda mencatat lonjakan signifikan.

Samarinda mencatat kenaikan indeks SPBE dari 3,14 (baik) pada tahun 2023 menjadi 3,85 (sangat baik) di akhir tahun 2024. Pencapaian ini bahkan melampaui target awal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, yang memproyeksikan nilai 3,60 pada tahun 2026.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mohon terus diberikan masukan agar kita bisa meningkatkan indeks ini lebih jauh,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, dalam keterangannya baru-baru ini.

Aji Syarif Hidayatullah mengungkapkan bahwa hasil ini merupakan buah dari komitmen Pemkot Samarinda dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi. 

BACA JUGA:

Pemkot Balikpapan Targetkan Tuan Rumah Evaluasi Penilaian Smart City Tahun 2025 - ibukotakini.com

Ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di seluruh jajaran pemerintah untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi.

“Tidak ada pilihan lain selain terus belajar dan berinovasi. Terlebih, ini menjadi bagian dari Indeks Kinerja Utama (IKU) Wali Kota. Kita harus sukses menyelesaikan ini,” tegasnya.

Dayat optimistis, jika kinerja ini dipertahankan, Samarinda dapat mencapai indeks Memuaskan pada 2026, yakni nilai di atas 4,2.

Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Samarinda, Rahadi Rizal, menjelaskan bahwa indeks 3,85 sudah mendekati kategori tertinggi. 

SPBE sendiri dinilai berdasarkan empat domain utama, yakni Kebijakan SPBE (13%), Tata Kelola SPBE (25%), Manajemen SPBE (16,5%), dan Layanan Administrasi Pemerintahan (45,5%).

BACA JUGA: 

Optimalisasi e-Perda Percepat Proses Legislasi Daerah - ibukotakini.com

Dari delapan aspek penilaian, aspek layanan administrasi pemerintahan dan publik menjadi yang terbesar, dengan bobot 27,5% dan 18%.

“Capaian ini menunjukkan integrasi yang baik antara kebijakan, tata kelola, dan manajemen layanan. Samarinda tinggal selangkah lagi untuk mencapai predikat Memuaskan, yang sangat jarang diraih daerah lain di Indonesia,” ujar Rizal.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemkot Samarinda terus berupaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berjalan sesuai prinsip integrasi dan tata kelola yang efektif.

SPBE bukan hanya sekadar implementasi teknologi, tetapi juga transformasi pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Rizal menambahkan, unsur-unsur SPBE dirancang untuk memberikan layanan yang efisien kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BACA JUGA:

Digitalisasi Layanan Publik melalui Penguatan Kompetensi TP2DD - ibukotakini.com

Dengan pencapaian yang signifikan ini, Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi model penerapan SPBE bagi daerah lain di Indonesia. Lonjakan indeks ini mencerminkan komitmen Samarinda dalam menghadirkan pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jika kinerja ini terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, Kota Samarinda bisa menjadi pelopor tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di tingkat nasional,” pungkas Dayat. 

SPBE merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun untuk menjadikan 'Kota Tepian' sebagai Smart City Plus. ***