Jalan Desa Masih Tanah, Wagub Kutim Pertanyakan CSR Migas
- Kontribusi CSR Migas Perlu Terukur
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM - Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi meminta kontribusi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) terhadap pembangunan daerah dibuka secara transparan. Dia menyoroti masih banyaknya jalan poros dan penghubung antardesa di Sangkima dan Sangatta Selatan yang berupa jalan tanah.
Mahyunadi berharap program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), termasuk program pengembangan masyarakat (PPM) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Mahyunadi saat menghadiri Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2026 di Hotel Pullman Bandung Grand Central, Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).
Menurut Mahyunadi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu mengetahui secara jelas nilai alokasi dan realisasi program sosial perusahaan migas, termasuk kontribusi SKK Migas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
BACA JUGA:
BPK Kaltim Sisir Kepatuhan Lingkungan Tambang di Kutim, Ada Apa? - ibukotakini.com
“Sekarang sedang kita coba gali lagi untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan daerah melalui PPM, TJSL, atau CSR perusahaan,” ujar Mahyunadi dalam pernyataan resmi.
Dia menilai, keterbukaan informasi tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengevaluasi manfaat program perusahaan sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan masyarakat.
Jalan Desa di Kutim Masih Berupa Tanah
Mahyunadi secara khusus menyoroti kondisi jalan poros dan jalan penghubung antardesa di Sangkima dan Sangatta Selatan yang belum memadai.
“Di Sangkima dan Sangatta Selatan itu masih banyak jalan poros dan jalan penghubung antardesa yang berupa jalan tanah. Kami berharap kebutuhan infrastruktur tersebut dapat menjadi perhatian dalam program PPM, TJSL, maupun CSR, sehingga manfaat industri migas benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
BACA JUGA:
Data Warga Rawan Bocor! BSSN Wanti-wanti Pemda Soal Bahaya Serangan Siber - ibukotakini.com
Kondisi jalan tersebut menjadi persoalan bagi mobilitas warga. Akses yang belum memadai dapat menghambat pengangkutan hasil usaha, perjalanan antardesa, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, Mahyunadi berharap kontribusi perusahaan migas tidak hanya tercermin dalam aktivitas industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional.
Kontribusi CSR Migas Perlu Terukur
Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, transparansi program sosial perusahaan diperlukan untuk mengetahui besaran kontribusi, lokasi penerima manfaat, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan informasi tersebut, pemerintah dan perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan yang belum tertangani dan menghindari program yang tidak sesuai dengan persoalan masyarakat setempat.
BACA JUGA:
Mahyunadi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan industri hulu migas menghasilkan program yang lebih konkret, terutama untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat.
Dia menegaskan, manfaat keberadaan industri migas bagi daerah penghasil perlu terlihat dalam peningkatan kualitas hidup warga, termasuk melalui akses jalan yang lebih layak.***