Kalau Pusat Tak Sanggup Biayai IKN, Serahkan ke Kaltim

IBUKOTAKINI.COM - Komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak main-main. Hal ini berulang kali diungkapkan Gubernur Isran Noor, dalam berbagai kesempatan. 

Sampai-sampai, jika pemerintah pusat tak sanggup membiayai, Kaltim siap menanggung biaya pembangunannya. Pernyataan ini diungkapkan  Gubernur Isran Noor dalam beberapa kesempatan.

Termasuk ketika memberikan pidato sambutan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Balikpapan. 

“Dengan berbagai kebijakan, jika memang tidak sanggup membangun IKN, serahkan ke Provinsi Kaltim. Karena, melalui sumber daya alam kita yang ada bisa menjadi dasar untuk mendukung pembangunan IKN,” kata Isran Noor.

Menurut Isran Noor, proses pembangunan IKN harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali rakyat Kaltim.

BACA JUGA:

• 70 Perusahaan Swasta Bersiap Investasi di Ibu Kota Negara - ibukotakini.com
• Tanda Tangani Kerja Sama, Sinergi Visi Indonesia di Era IKN - ibukotakini.com
• 11 Perusahaan Malaysia Nyatakan Kesiapan Berinvestasi di IKN - ibukotakini.com

Selain mewujudkan cita-cita pendahulu bangsa yang menginginkan ibu kota negara pindah, juga pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa hingga warisan untuk anak cucu di masa akan datang.

Biaya pembangunan IKN mencapai kurang lebih Rp 466 triliun dinilai masih kecil dibandingkan pembangunan ibu kota baru di sejumlah negara besar di dunia.

Contohnya, Beijing Selatan dibangun di kawasan Xiongan Rp8.200 triliun. Kemudian di Arab Saudi juga akan membangun kota baru dengan biaya kurang lebih Rp3.000 triliun atau setara satu tahun APBN Republik Indonesia. Belum lagi di Mesir juga dibangun kota baru New Kairo di sebelah Tenggara Kairo kawasannya dengan biaya kurang lebih Rp646 triliun.

“Biaya semua itu jauh lebih besar dari alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Indonesia. Jadi, untuk program Presiden Joko Widodo ini bagus saja. Makanya, jika ada yang menyatakan tidak sanggup, serahkan itu ke Provinsi Kaltim. Dengan berbagai kebijakan, Insyallah bisa,” tegas Gubernur Isran.

Menurut dia, dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, hanya 20 persen yang disiapkan negara untuk pembangunannya. Sisanya akan dilakukan kerja sama dengan investor dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun BUMN. ###