Kaltim Butuh 260 Ribu Tenaga Kerja Konstruksi Bangun IKN

IBUKOTAKINI.COM – Kalimantan Timur memerlukan 260 ribu tenaga kerja konstruksi hingga tahun 2024 untuk memenuhi keutuhan pembangunan ibu kota negara baru. Dari jumlah itu, Benua Etam mencatat baru sekitar 34 ribu tenaga kerja konstruksi yang telah tersertifikasi. 

Data ini diungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda ketika menghadiri Rapat Koordinasi Tenaga Kerja Konstruksi, Kamis, 3 November 2022. 

“Estimasi kebutuhan TKK (tenaga kerja konstruksi) dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN periode 2022-2024 lebih kurang 260 ribu orang,” kata Fitra Firnanda dalam pernyataan yang dikutip dari akun resmi Instagram Pemprov Kaltim @pemprov_kaltim.

"Hingga Agustus lalu, sebanyak 34.652 TKK untuk pembangunan IKN telah mendapatkan pelatihan dan tersertifikasi," sebutnya.

Dimana, sebanyak 2.896 merupakan TKK reguler, sekitar 1.535 TKK IKN dan sebanyak 30.221 TKK vokasi.  Sehingga jumlah mencapai 61,6 persen dari target pelatihan dan sertifikasi tahun 2022 yakni sebanyak 56.090 TKK.

BACA JUGA:

• Otorita Ajak Pengusaha Lokal Menenamkan Investasi di IKN - ibukotakini.com
• Gubernur Apresiasi CSR untuk Rumah Layak Huni - ibukotakini.com
• 65 Ribu Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Kaltim Belum Bersertifikat - ibukotakini.com

Sementara Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani yang menghadiri, sekaligus membuka acara itu mengajak warga Kaltim bersyukur sebab mendapat kepercayaan dan kehormatan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibangun di Kaltim.

"Tugas dan kewajiban kita sekarang adalah mendukung dan turut membangun IKN, sesuai profesi dan kompetensi," kata Anan Dani.

Menurut dia, IKN di tahun ini sudah memasuki tahap pembangunan fisik dan akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga tuntas pada 2045 mendatang. 

Karenanya, pembangunan IKN akan memerlukan banyak Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang didatangkan dari luar provinsi maupun TKK lokal di Kaltim.

Kementerian PUPR lanjutnya, secara bertahap mengalokasikan anggaran pada 2022-2024 sebesar Rp43,73 triliun. Terdiri, tahun 2022 sebesar Rp4,07 triliun, tahun 2023 sebesar Rp20,48 triliun.

"Dan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp18,18 triliun," ungkapnya.

Pemerintah mengingatkan TKK lokal Kaltim tidak boleh tinggal diam, tapi harus pro-aktif, sehingga ikut ambil bagian pada proyek-proyek pembangunan IKN.

Rakor selama satu hari menghadirkan narasumber Direktur Kompetensi Dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Direktur Kelembagaan Dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker, serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Komisioner BNSP Koordinator Sertifikasi 2018-2023, Ketua Pengurus Bidang 1 Registrasi dan Keprofesian LPJK Kementerian PUPR.

Kegiatan yang digagas Dinas PUPR Kaltim dihadiri Bupati/Wali Kota se Kaltim, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Kepala DPUPR, Disdikbud dan Disnaker kabupaten/kota se Kaltim, serta 11 unsur Masyarakat Jasa Konstruksi. ###