Makmur Ingatkan Rencana Pembangunan Searah dengan APBD
- PENAJAM - Pemkab PPU menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Advertorial
PENAJAM, IBUKOTAKINI.COM - Penjabat Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun mengingatkan jajarannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang searah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pesan itu disampaikan saat ia memimpin musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Forum pertemuan antar pihak yang mendapatkan manfaat dari program pembangunan daerah, bertempat di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Kamis (28/03/24).
RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah.
Dalam arahannya, Makmur Marbun menyampaikan pelaksanaan musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, menyepakati dan menyelaraskan rancangan RKPD.
BACA JUGA:
“RPD, RKPD dan APBD harus in line (searah),”ungkapnya.
Lebih lanjut Makmur menambahkan, pemerintah telah memberikan akses untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya dana alokasi khusus (DAK), dana desa, dana perbantuan dan APBD dan pentingnya penyusunan rencana kerja.
“Kalau kita tidak memahami bersama bagaimana kita menyusun, akan mubazir, tidak in line, APBD kemana, DAK kemana, dana perbantuan kemana,” terang Makmur.
RKPD Kabupaten PPU Tahun 2025 mengusung tema pembangunan ‘Peningkatan Ketahanan Daerah Melalui Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan’.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Syahruddin M Noor, Sekda PPU Tohar, unsur Forkopimda PPU, instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), BUMD, perangkat daerah di lingkungan PPU serta kelurahan dan desa.
Turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdirektorat Wilayah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI M. Samsulrizal Muttaqien dan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando yang hadir secara dalam jaringan (daring) sebagai narasumber.
BACA JUGA:
RKPD 2025 diharapkan dapat memecahkan permasalahan pembangunan seperti rendahnya daya saing SDM, tren tingkat kemiskinan yang masih tergolong tinggi, belum optimalnya pelayanan infrastuktur dasar, kerawanan pangan dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Syahruddin M Noor menyampaikan usulan pokok-pokok pikiran yang telah terhimpun dari Bapelitbang PPU sebanyak 975 usulan yang terdiri dari 19 bidang.
“Secara garis besar, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian utama, diharapkan dapat semakin ditingkatkan baik dalam hal anggaran sarana dan perasarana serta peningkatan SDM dan pelayanan dalam menyongsong IKN,” pungkas Syahruddin. (*Adv/Diskominfo-PPU)