Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kaltim Disubsidi Rp10 Juta untuk Beli Rumah

IBUKOTAKINI.COM — Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Timur mendapat dukungan pembelian rumah subsidi berupa Gratis Biaya Administrasi (GBA) sebesar Rp10 juta per unit dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemprov Kaltim terhadap Program 3 Juta Rumah pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan fasilitas Rp10 juta tersebut diharapkan dapat membantu MBR memiliki rumah dengan beban biaya yang lebih ringan.

“Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini,” kata Rudy dalam pernyataan resmi dikutip, Minggu (27/9/2026).

BACA JUGA:

Permintaan Rumah MBR di Balikpapan Naik Hingga 50 Persen - ibukotakini.com

Rudy menyebut Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberikan gratis biaya administrasi untuk rumah subsidi.

Selain bantuan biaya administrasi, masyarakat Kaltim juga berpeluang mendapatkan rumah melalui alokasi 10.000 unit rumah subsidi yang disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Rudy meminta alokasi tersebut dimanfaatkan secara maksimal agar semakin banyak masyarakat Kaltim yang belum memiliki rumah dapat memperoleh hunian layak.

Target 10.000 Rumah Subsidi

Pemprov Kaltim mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, Balai PKP Kalimantan 2, asosiasi pengembang, serta perbankan, khususnya Bankaltimtara, untuk mempercepat realisasi rumah subsidi.

BACA JUGA:

Ini Bentuk Rumah Rumah Layak Huni Rp115 Juta untuk MBR - ibukotakini.com

Rudy menargetkan sedikitnya 2.000 KUR perumahan dan KPR subsidi dapat direalisasikan. Jumlah tersebut diharapkan dapat ditingkatkan hingga 7.000 bahkan 10.000 unit.

“Untuk KUR perumahan dan KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000. Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah,” ujarnya.

Rudy juga memastikan Pemprov Kaltim siap mendukung pengembang yang membangun perumahan subsidi bagi masyarakat.

Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas, termasuk subsidi dan subsidi bunga, untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR.

Bedah Rumah Baru 379 Unit

Selain rumah baru, program perumahan di Kaltim juga mencakup bedah rumah tidak layak huni.

BACA JUGA:

1000 Rumah di Kaltim akan Direnovasi Gratis, Ini Syaratnya - ibukotakini.com

Kepala Balai PKP Kalimantan 2 Mustofa Otfan mengatakan dari target 3.741 rumah, realisasi saat ini baru mencapai 379 rumah.

“Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan,” kata Mustofa.

Rudy berharap percepatan program tersebut dapat membuat semakin banyak masyarakat mendapatkan hunian yang layak.

Dalam pembangunan perumahan subsidi, Rudy juga mengingatkan pengembang agar memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan. Ia menyarankan lokasi perumahan tidak terlalu dekat dengan kawasan operasional tambang batu bara karena berpotensi terdampak debu dan pencemaran lingkungan.***