Mencari Solusi Tenaga Honorer, Gubernur Kaltim Minta Dukungan

IBUKOTAKINI.COM – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak memberhentikan tenaga honorer di Provinsi Kalimantan Timur terus digulirkan. Hal ini disampaikan pada momen penandatanganan nota kesepahaman bersama antara UGM, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama).

Menurut Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, permasalahan tenaga honorer ini harus dicarikan solusi bersama, karena sekitar 2,7 juta tenaga honor tersebar di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Yang jika dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maka berapa juta penduduk yang akan terdampak, jika negara tidak bisa memfasilitasi untuk lapangan pekerjaan baru di luar pemerintahan.

“Saya sampaikan ini disini karena Ingin mendapatkan dukungan dari UGM untuk menyelesaikan masalah tenaga honor ini. Kemarin kita sudah rapat dengan Kementerian PAN-RB dan mendapatkan tugas untuk membuat rumusan-rumusan di daerah. Mudah-mudahan Ibu Rektor bisa membantu. Jika bisa UGM mempelopori ini, akan jadi luar biasa. Dan kami seluruh pemerintah daerah akan memberikan dukungan yang besar bagi UGM,” kata Gubernur Isran Noor yang dikutip pada Minggu (22/1/2023).

Gubernur Isran menjelaskan mengapa dirinya meminta dukungan UGM, karena UGM merupakan sebuah perguruan tinggi yang memiliki jasa besar dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dalam perumusan UU Nomor 33/2005 mengenai perimbangan pusat dan daerah, UGM yang leading.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/tanda-tangani-kerja-sama-sinergi-visi-indonesia-di-era-ikn
• https://ibukotakini.com/read/populasi-sapi-terus-naik-tapi-kaltim-hanya-mampu-penuhi-30-persen

“Dan harusnya saat ini UGM juga merubah atau merevisi UU tersebut sesuai dengan kondisi saat ini. Perubahan itu perlu kita pertimbangkan karena selama ini dana APBN kita yang di drop ke daerah hanya lebih kurang 30 persen, dengan lebih kurang 85 persen kegiatan program dilaksanakan oleh daerah artinya hanya 15 persen program kegiatan yang dikelola pusat, seperti urusan luar negeri, pertahanan keamanan, agama, keuangan dan moneter dan peradilan,” jelas Gubernur Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini berharap usaha yang dilakukan tersebut bisa memberikan dampak kepada daerah, agar daerah itu memiliki sebuah kapasitas keuangan yang memadai. Karena selama ini daerah sangat direpotkan dengan slot anggaran yang di drop dari pusat ke daerah itu sangat tidak memiliki ketidakmampuan kapasitasnya, terutama dalam hal memfasilitasi tenaga-tenaga tambahan atau tenaga honorer.

“Di setiap daerah itu memiliki potensi yang besar, kalau daerah memiliki kapasitas yang besar maka pertumbuhan di daerah akan lebih bagus. Tidak usah seperti China dimana 30 persen di kelola pusat dan 70 dikelola daerah. Minimal berimbang lah antara pusat dan daerah, bisa 50:50,” harap Gubernur Isran. ###