Mulai Rekrut PPK dan PPS, Ini Kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha

IBUKOTAKINI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan mulai membuka pendaftaran Badan AdHoc penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Badan Adhoc Pemilu 2024 meliputi Pantarlih atau Panitia Pendaftaran Pemilih,  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Petugas Pemilihan Kecematan (PPK) dan Petugas Pemutungan Suara (PPS) Pemilu 2024. 

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha berharap masyarakat Balikpapan berpartisipasi mengawal Pemilu 2024 dengan mendaftar di Bdan Adhoc. 

“Hari ini kita KPU memulai tahapan Pemilu 2024 dengan melakukan proses secara transparan, yaitu memulai rekrutmen kepanitian tingkat kecamatan dan kelurahan,” kata Noor Thoha saat membuka sosialisasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. 

“Kami harapkan bantuan semua pihak agar bisa mengawal tahapan, agar petugas netral. Yang seperti apa? Di dalam persyartan sekurangnya  5 tahun  tidak menjadi anggota parpol,” imbuhnya, Kamis, 24 November 2022. 

BACA JUGA:

• Gubernur Kaltim Isran Noor: Pemilu 2024 Ngeri-Ngeri Sedap - ibukotakini.com
• Suskeskan Pemilu 2024, DPRD Balikpapan Ajak Masyarakat Berpartisipasi - ibukotakini.com
• Bawaslu Kaltim Gelar Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu - ibukotakini.com

Ia meminta masyarakat yang ingin berpartisipasi di Badan Adhoc mengecek di situs Sipol, apakah masuk keanggotaan parpol atau tidak. 

“Saat ini KPU sedang melakukan verifikasi terhadap parpol. Baik verifikasi adminsitrasi dan faktual. Beberapa kita dapati anggota parpol yang mengaku tidak tahu kalau namanya masuk dalam keanggotaan,” kata Thoha. 

“Kalau misalnya tidak sedang dalam niatan apa-apa, aman saja. Tapi kalau saudara ada keinginan melamar kerja jadi PNS, atau  BUMN, bisa terganjal,” imbuhnya. 

Diakui tidak, Thoha setengah bercanda mengatakan, kalau sudah men-declare sebagai anggota dan pengurus parpol, sebagian rejekinya ditutup. “Karena masuk PNS tak bisa. Itu risiko perjuangan,” imbuhnya. 

Selain netralitas, syarat kedua menjadi anggota Badan Adhoc adalah integritas. “Tolong dikawal yang akan jadi anggota PPK dan PPS, secara attitude bagus, jangan sampai jadi masalah. Jangan sampai setiap hari yang dilaporkan hanya masalah,” imbuhnya. 

BACA JUGA:

• Wagub Hadi Mulyadi: Jangan Jadikan Organisasi Kendaraan Politik - ibukotakini.com
• Anggota Panwascam dilantik, Wali Kota Berharap Pemilu 2024 Berjalan Sukses - ibukotakini.com
• Proses Pendaftaran PPS dan PPK Melalui Aplikasi - ibukotakini.com

Thoha ingin penyelenggaraan Pemilu tidak bermasalah. “Sudahlah kontestasi politiknya bermasalah, jangan sampai penyelenggaranya bermasalah pula”. 

Syarat normatif selanjutnya ialah punya keterampilan. Karena untuk menjadi PPK dan PPS, KPU tidak bisa menjanjikan honor yang banyak. “Perlu volunterianisme, sikap kesukarelawanan.”

Kalau motivasinya menjadi PPK-PPS hanya cari honor, “ya tamat. Karena pendapatan tidak sesuai. Apalagi, kerjanya diatur oleh tahapan. Kerjanya hari kalender, bukan hari kerja. Artinya mau hari libur, mau siang -malam, harus selesai.” 

Kembali Thoha menjelaskan bahwa Pemilu harus menghasilkan hal yang tidak disangka, unpredictable. “Pemilu mestinya predictable proses dan unpredictable result. Prosesnya semua orang tahu, kawal, bisa lihat apa yang terjadi. Tetapi hasilnya misteri. Harusnya seperti itu,” kata dia. 

Kalau Pemilu hasilnya bisa ditebak, sama saja dengan orde baru. Di masa rezim orba sekarang pemilu, lima sepuluh tahun ke depan sudah bisa diketahui hasilnya. 

“Nah Pemilu kita itu Pemilu misterius. Pemenangnya berganti-ganti. Ada Demokrat, PDIP dan seterusnya. Mudah-mudahan seterusnya menjadi misteri bagi seluruh warga Indoenesia. Bukan terkondisikan dari awal,” pungkas Thoha. ###