Pemkot Balikpapan Dukung Pelaksanaan South-South Knowledge Exchange
- Upaya ini sesuai dengan komitmen Pemkot Balikpapan. Di Balikpapan, terdapat hutan lindung Sungai Wain dan Manggar, yang merupakan komitmen Negara Indonesia yang ada di Balikpapan sebagai paru-paru dunia.
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sangat mendukung terselenggaranya pelaksanaan South-South Knowledge Exchange yang diikuti tiga negara, yakni Indonesia, Brazil dan Democratic Republik of the Congo.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Platinum Balikpapan, pada hari Senin, 27 Mei 2024 dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Balikpapan, Neny Dwi Winahyu saat menghadiri pertemuan tersebut mengatakan pertemuan yang diinisiasi The World Bank membahas kebijakan dan upaya pengurangan penggundulan hutan di tiga negara.
"Bagaimana kita mempromosikan konservasi hutan di Indonesia. Kenapa dipilih di tiga negara ini, karena secara geografis memiliki hutan lindung yang cukup besar di wilayah masing-masing," jelasnya kepada media.
Sehingga, ketiga negara ini saling bertukar pengetahuan sebagai upaya dari masing-masing negara, untuk mengurangi penggundulan hutan, agar tetap tercipta keanekaragaman hayati dan peningkatan ekosistem di wilayah masing-masing.
BACA JUGA:
Upaya ini sesuai dengan komitmen Pemkot Balikpapan. Di Balikpapan, terdapat hutan lindung Sungai Wain dan Manggar, yang merupakan komitmen Negara Indonesia yang ada di Balikpapan sebagai paru-paru dunia.
"Hal ini sejalan juga dengan kebijakan Pemkot Balikpapan, untuk tidak mengizinkan adanya penambangan. Ini sebagai salah satu upaya, untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup," terangnya.
Sesuai Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan terdapat hutan lindung dan hutan kota, yang mana, hutan lindung itu sesuai dengan ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan hutan kota itu merupakan upaya Pemkot dalam menciptakan ruang terbuka hijau, diluar yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung.
Pertemuan yang mengusung tema Policies and Partnership to Reduce Deforestation and Promote Conservation, diikuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai perwakilan dari Negara Indonesia. ***