Pendataan Perlinsos Balikpapan Ditargetkan Rampung Tiga Bulan

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan pendataan digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. 

Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan data kependudukan semakin akurat sehingga berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan tepat sasaran. 

Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, hingga saat ini pendataan Perlinsos telah mencapai sekitar 22 persen dari total 268 ribu kepala keluarga di Kota Balikpapan. 

Pendataan tidak hanya ditujukan untuk memperbarui data kependudukan, tetapi juga menjadi dasar penyaluran berbagai program nasional, khususnya bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/dinsos-balikpapan-integrasikan-data-kependudukan

"Kami sudah mencapai sekitar 22 persen dari 268 ribu kepala keluarga. Mudah-mudahan dalam dua sampai tiga bulan ke depan bisa diselesaikan sehingga tidak terjadi kesalahan pendataan, khususnya yang berkaitan dengan desil satu sampai empat serta berbagai program pemerintah," terang Bagus saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Ditjen Dukcapil di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (6/8/2026). 

Untuk mempercepat pendataan, Pemkot Balikpapan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari agen Perlinsos, organisasi kemasyarakatan hingga komunitas, termasuk komunitas pengemudi ojek daring. 

Bagus berharap keterlibatan berbagai elemen masyarakat dapat meningkatkan akurasi data sekaligus menjawab berbagai keraguan masyarakat mengenai validitas pendataan. 

"Harapannya ini menjadi titik awal untuk memberikan data yang benar-benar akurat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan," katanya. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/cakupan-perlinsos-digital-balikpapan-capai-24-persen

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk terus mendukung penguatan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia karena menjadi dasar pelaksanaan berbagai program bantuan sosial pemerintah. 

Balikpapan dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja karena merupakan daerah pemilihannya sekaligus memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. 

"Balikpapan merupakan penyangga IKN dengan tingkat perubahan kependudukan yang sangat tinggi. Karena itu kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan juga harus terus ditingkatkan," ujarnya. 

Aus berharap masyarakat semakin aktif memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan identitas, alamat maupun kondisi keluarga. 

"Data yang selalu diperbarui akan membantu pemerintah menyalurkan berbagai program secara tepat sasaran sekaligus meminimalkan permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari," imbuhnya. ***