Penurunan Luasan Panen, DPRD Kutai Timur Dorong Optimalisasi Ketahanan Pangan

IBUKOTAKINI.COM – Luasan panen padi di Kalimantan Timur mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, luasan panen tercatat hanya 57,08 ribu hektare, turun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan ini mencapai 7,8 ribu hektare atau sekitar 12 persen, memicu kekhawatiran terkait ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Menanggapi situasi ini, Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, mengonfirmasi bahwa Kabupaten Kutai Timur turut terdampak penurunan luasan panen padi.
“Kita butuh waktu untuk melaksanakan program ketahanan pangan yang dapat membantu mengatasi masalah ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur belum lama ini.

David menjelaskan bahwa upaya kolaboratif telah dimulai melalui nota kesepahaman antara Badan Pangan Nasional (BPN) dan Polri untuk memperkuat program ketahanan pangan di daerah.
“Melalui program ini, kami berharap pemerintah daerah dapat merasakan manfaatnya, terutama saat program ketahanan pangan mulai berjalan,” tambahnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk bersabar menunggu langkah-langkah strategis dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung ketahanan pangan.

BACA JUGA:

Pandi Widiarto: Propemperda dan Kesejahteraan Guru Jadi Fokus DPRD Kutim - ibukotakini.com

“Tunggu langkah-langkahnya, kami yakin ini akan membawa perubahan positif,” kata David optimistis.

Plt Sestama BPN, Sarwo Edhy, menjelaskan melalui laman resmi badanpangan.go.id bahwa penandatanganan MoU dengan Polri bertujuan mendorong percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan secara inklusif.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini berjalan optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sarwo Edhy menegaskan perlunya upaya integratif untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.

“Langkah ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya.

David Rante berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan dari masyarakat dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian.

“Kami akan terus memantau perkembangan ini dan berupaya agar masyarakat mendapatkan manfaat dari program yang ada,” pungkasnya. (Adv)