Raperda LKPJ APBD 2021 Disepakati untuk Disahkan
- IBUKOTAKINI.COM - DPRD Balikpapan menyepakati raancangan peraturan daerah (Raperda) laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2021 dapat disahkan menjadi perat
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM - DPRD Balikpapan menyepakati raancangan peraturan daerah (Raperda) laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2021 dapat disahkan menjadi peraturan daerah.
Hal itu terungkap ketika tujuh fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan fraksi akhir atas nota penjelasan Wali Kota atas LKPJ Tahun 2021, pada Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Selasa (5/7/2022).
Sebelum menyepakati disahkannya rapwrda menjadi perda. Ketujuh fraksi menyampaikan beberapa catatan.
Perwakilan fraksi Golkar include Hanura, Alwi Alkadri mengungkapkan bahwa beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah inventaris aset milik pemerintah daerah.
"Kemudian fraksi kami mengusulkan penambahan unit sekolah di Balikpapan Tengah. Kami juga apresiasi pemkot yang membangun dua unit sekolah di Balikpapan Barat dan satu unit di Balikpapan Selatan," terangnya ketika menyampaikan pandangan fraksi akhir.
- https://ibukotakini.com/read/investasi-di-kaltim-masih-rendah-konjen-australia-ingin-tingkatkan-hubungan-1-1
- https://ibukotakini.com/read/tni-dilibatkan-dalam-pemberantasan-malaria-di-ikn-1
- https://ibukotakini.com/read/bergerak-cepat-pln-pulihkan-gangguan-sistem-interkoneksi-kalimantan
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dan dihadiri Pj Sekda Balikpapan Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud yang sedang cuti menunaikan ibadah haji.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, mengatakan rangkaian pandangan akhir fraksi ini kelanjutan paripurna sebelumnya.
“Penyelesaian LKPJ harus diselesaikan. Karena masih ada agenda Pembahasan APBD Perubahan 2022,” ungkap Abdulloh.
Abdulloh menambahkan, selama rangkaian ini belum selesai dan kesepakatan bersama antara DPRD Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan khususnya dalam LPJ 2021, maka belum boleh membahas APBD baik murni 2023 dan APBD perubahan 2022.
“Mudah-mudahan cepat selesai, karena bulan Juli sudah mulai pembahasan APBD perubahan 2022 yang selambat-lambatnya September harus sudah selesai dan disahkan,” akunya.
“Untuk itulah DPRD terus melakukan marathon terkait rapat paripurna, bisa satu hingga tiga agenda paripurna tiap harinya,” tutup politisi Partai Golkar ini.