Rudy Mas'ud Tanggapi Putusan MK
- Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Kaltim.
Politik
IBUKOTAKINI.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Dalam sidang pengucapan putusan Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Rabu (5/2/2025), Ketua MK Suhartoyo menyatakan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima."
Menanggapi putusan tersebut, Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kalimantan Timur atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun daerah menuju masa depan yang lebih baik.
“Terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan, doa, dan kepercayaannya,” kata Rudy Mas'ud.
BACA JUGA:
"Mari bersama bergandengan tangan, merajut asa, bersatu untuk Kaltim sukses menuju generasi emas," imbuh Rudy Mas'ud.
Sebelumnya, pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi mengajukan gugatan dengan beberapa dalil, termasuk dugaan kartel politik, politik uang, pelibatan aparat, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu.
Namun, MK menilai bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan menegaskan bahwa tidak terdapat politik borong partai koalisi sebagaimana didalilkan oleh pemohon.
Dengan putusan ini, Rudy Mas'ud dan pasangannya, Seno Aji, resmi melangkah sebagai pemimpin terpilih Kalimantan Timur.
Rudy Mas'ud, yang baru-baru ini meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan IPK sempurna 4.0 dari Universitas Mulawarman, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi regional yang inklusif dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
"Pembangunan yang inklusif harus dilakukan tanpa memandang gender, suku, agama, atau etnis. Ini adalah langkah nyata dalam membangun Kalimantan Timur secara akademis dan berbasis data," tambah Rudy.
BACA JUGA:
Ia berharap dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kalimantan Timur dan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan serta membawa manfaat nyata bagi rakyat.
Terutama dalam sektor sumber daya alam dan pertambangan rakyat yang lebih legal dan sesuai standar operasional prosedur. ***