Yono Suherman: DPRD Balikpapan Terbuka terhadap Kritik Media

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyatakan lembaganya terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari insan pers untuk memperbaiki kinerja serta mengawal pembangunan daerah. 

Menurut Yono, kritik media yang disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta merupakan bagian penting dari evaluasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Hal tersebut disampaikan Yono saat membuka diskusi refleksi dua tahun masa bakti DPRD Kota Balikpapan periode 2024–2029 di rumah jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Sabtu (24/10/2026). 

Dalam kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur tersebut, Yono hadir mewakili Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang berhalangan hadir secara langsung.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/amsi-kaltim-ajak-publik-evaluasi-kinerja-wakil-rakyat

Yono mengatakan, memasuki dua tahun masa bakti DPRD Balikpapan, terdapat capaian yang patut disyukuri sekaligus pekerjaan rumah yang perlu dibenahi bersama.

Karena itu, evaluasi terhadap kinerja wakil rakyat tidak cukup hanya dilakukan secara internal. "Masukan dari masyarakat dan media juga diperlukan agar pelaksanaan tugas DPRD semakin sesuai dengan kebutuhan warga," katanya.

Ia menyebut, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya harus dijalankan secara optimal untuk memastikan kebijakan serta program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Yono, kritik yang berlandaskan fakta seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan penghalang komunikasi antara DPRD dan pers.

“Kami berharap hubungan antara DPRD dan insan pers dapat terus berjalan secara terbuka, profesional, dan saling menghormati,” tuturnya.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/amsi-kaltim-dan-polda-bahas-sinergi-media-hadapi-kejahatan-siber

Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. 

"Perbedaan tersebut justru perlu menjadi ruang dialog untuk menemukan solusi terbaik bagi masyarakat Balikpapan," tandasnya.

Selain mendorong keterbukaan DPRD terhadap kritik, Yono menilai pentingnya peran media siber di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, perkembangan teknologi membuat informasi menyebar dalam hitungan detik. Namun, kondisi tersebut juga diikuti meningkatnya risiko penyebaran hoaks dan disinformasi.

"Dalam situasi ini, media yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dibutuhkan untuk menyajikan informasi yang akurat serta berimbang," tukasnya.

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/ojk-bakal-seret-pelaku-manipulasi-saham-ke-ranah-pidana

Yono menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Media yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat, sekaligus penjernih di tengah simpang siurnya informasi,” ujarnya.

Ia berharap pemberitaan media tidak hanya mengangkat persoalan, tetapi juga memberikan ruang bagi solusi, edukasi publik, dan informasi yang membantu masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kritik yang tajam tetapi tetap berimbang merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong kemajuan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Yono menilai tema diskusi Bersama Media Tingkatkan Pengawasan Harmoni Menuju Kota Global relevan dengan arah pembangunan Balikpapan sebagai kota strategis di Kalimantan Timur sekaligus pintu gerbang dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan menuju kota global tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan juga perlu diikuti pemerintahan yang transparan, masyarakat yang sejahtera, serta kehidupan demokrasi yang sehat.

Menurut Yono, Balikpapan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, persoalan lingkungan, hingga dinamika sosial dan ekonomi.

Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, media, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat diperlukan untuk mengawal pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

“DPRD Kota Balikpapan terbuka terhadap komunikasi, saran, kritik, dan masukan dari insan pers sebagai bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. ***