IBUKOTAKINI.COM—Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemanfaatan lahan bekas tambang untuk kepentingan produktif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan bahwa lahan bekas tambang tersebut masih memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan atau perikanan dapat menjadi peluang pemberdayaan.

Hal ini disampaikan Hadi saat mengunjungi pusat pembibitan ternak unggul PT Equalindo Makmur Alam Sejahtera di Desa Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara.

• Kenaikan Tarif Angkutan Udara Dorong Inflasi Balikpapan April 2022
• Brian Kresna Hengkang Sebagai Drummer Sheila on 7
• Rentan Munculkan Peluang KKN, KPK Dorong Program Politik Cerdas Berintegritas

Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi usaha perusahaan dalam pengembangan ternak, baik sapi, kambing maupun ayam, dan diharapkan dapat menjadi percontohan pengembangan peternakan di areal pascatambang di Kaltim.

“Kita harapkan PT EMAS yang telah melaksanakan peternakan perkebunan seluas 52 hektar di Desa Embalut ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh pengusaha tambang PKP2B maupun IUP. Mereka bisa mencontoh PT EMAS dalam pengembangan peternakan, keramba ikan dan perkebunan di lahan eks tambang, sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kaltim,” katanya, Selasa (10/5/2022).

Hadi berharap pengembangan peternakan yang dilaksanakan PT EMAS ini bisa terus dilanjutkan, walaupun saat ini masih menghadapi masalah listrik. "Kita minta Dinas ESDM bisa berkoordinasi dengan PLN untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan listriknya," tandasnya.

• Tidak Ditemukan Hepatitis Akut di Kalimantan Timur
• Titik Nol IKN Jadi Destinasi Wisata Baru Saat Idulfitri
• Rekomendasi Tempat Seru Liburan Lebaran Bareng Keluarga

Hadi Mulyadi juga mengharapkan PT EMAS bukan satu-satunya. Seharusnya di seluruh lahan pascatambang di Kaltim itu menjadi areal peternakan, tambak ikan, keramba ikan dan perkebunan yang bisa mempekerjakan masyarakat sekitarnya.

"Tempat ini saya kira perlu dikembangkan karena ternyata setelah berjalannya waktu, 52 hektar itu tidak cukup untuk proyek yang ditargetkan akan ada lagi usaha di sekitar. Saya kira yang paling penting lagi kita bekerjasama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi termasuk para pengusaha yang bekerja di Kaltim," pungkasnya.