Dprd Balikpapan
Tarif Ganda Ojek Online Masih Berlaku, DPRD Balikpapan Tagih Janji Aplikator
Pertama tarif dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan kedua tarif dari SK Gubeng Kalimantan Timur
Fraksi PKB Desak Perbaikan Layanan Publik dan Kinerja BUMD Balikpapan
Fraksi PKB merekomendasikan pentingnya peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan rutin kepegawaian, dan penempatan sesuai kompetensinya
Nopen Raperda RPJMD 2025-2029, Pertumbuhan Ekonomi Balikpapan Resiliensi Kuat
Raperda RPJMD ini harus sudah ditetapkan pada 20 Agustus 2025
DPRD Balikpapan Kawal Usulan Sertifikasi Guru PAUD Non Formal
Komisi akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan guna membahas skema fasilitasi pelatihan sertifikasi
Legislatif dan Eksekutif Balikpapan Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
Berita acara persetujuan bersama. Yakni menetapkan rincian pendapatan daerah setelah perubahan yakni Rp4,009 triliun. Dengan realisasi Rp4,20 triliun
DPRD Harap Kesetaraan Tarif Driver Online Sesuai SK Gubernur
Ada tiga aplikator yang terlibat dalam kesepakatan ini, yakni Go-Jek, Grab dan Maxim.
Pemkot Balikpapan Buka Suara soal APBD, SPP Gratis hingga Masalah Air Bersih
APBD 2024 Disorot, Pemkot Balikpapan Komit Perbaiki Layanan Publik
Stop Siswa Titipan, Ketua DPRD Balikpapan Minta SPMB Berjalan Fair
Soalan siswa titipan ini memang sudah menjadi momok selama beberapa waktu