Apindo
Ekonomi

Tolak Permenaker 18 tentang penetapan UMP 2023, Apindo Akan Gugat Kepala Daerah

  • IBUKOTAKINI.COM - Apindo instruksikan tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum dalam forum perundingan di dewan pengupahan setempat.
Ekonomi
more
Redaksi

Redaksi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) mengeluarkan sikap atas terbitnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dalam surat bernomor 445/DPN/3.2.1/2C/XI/22  yang ditujukan kepada pengurus provinsi dan kabupaten/kota, Apindo menolak penetapan formula UMP 2023 berdasarkan Permenaker 18. 

“DPN Apindo dengan dukungan dari seluruh jajaran Apindo di provinsi dan kabupaten/kota serta berkonsolidasi dengan asosiasi sektor industri dan usaha, bersikap untuk melakukan uji materiil atas Permenaker 18/2022 kepada Mahkamah Agung,” tulis surat Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, diterbitkan Minggu 20 November 2022.

Sementara menunggu proses uji materiil tersebut, Hariyadi menginstruksikan seluruh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Apindo, mengambil dua langkah. 

Pertama tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum dalam forum perundingan di dewan pengupahan setempat. Kedua melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila Gubernur menetapkan upah minimum yang bertentangan dengan PP 36/2021. 

BACA JUGA:

Berikut isi pernyataan lengkap DPN Apindo:

Menyikapi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Permenaker 18/2022), dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1.      Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), termasuk di dalamnya  kluster ketenagakerjaan merupakan produk hukum yang disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR.  Apindo dan Kadin sebagai perwakilan pengusaha bersama dengan unsur serikat pekerja/serikat buruh dalam Tim TRIPARTIT yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, terlibat aktif dalam proses penyusunan UUCK beserta Peraturan Pemerintah turunannya. 

2.      Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) yang merupakan amanat dari Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam UUCK, sampai saat ini masih merupakan landasan hukum yang sah dalam pengaturan pengupahan di Indonesia termasuk penetapan upah minimum. 

BACA JUGA:

3.      Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XIX/2021 tanggal 3 November 2021 dalam putusannya diantaranya: 

a.      Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu (2 tahun) sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan; 

b.     Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4.      UUCK yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP 36/2021 telah mengatur secara komprehensif kebijakan pengupahan termasuk di dalamnya formula penghitungan upah minimum yang sesuai dengan filosofi upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) dan mengakomodir kondisi ekonomi (pertumbuhan ekonomi atau inflasi) serta ketenagakerjaan. UUCK dan PP 36/2021 juga tidak memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran lain ataupun mengambil kebijakan lain. 

BACA JUGA:

5.      Pada tanggal 18 November 2022, tanpa pembahasan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, serta bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) menerbitkan Permenaker 18/2022.

6.      Permenaker 18/2022 mengatur antara lain:

a.      Mengubah formula penetapan upah minimum yang telah diatur dalam PP 36/2021 dengan variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi, dengan formula yang menjumlah variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu.

b.     Mengubah waktu penetapan upah minimum provinsi yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 21 November menjadi 28 November, dan waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota yang seharusnya dalam PP 36/2021 adalah 30 November menjadi 7 Desember.

c.      Membuat pengaturan tambahan yang bertentangan dengan filosofi upah minimum dengan mengatur kriteria baru bagi penerima upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenaker 18/2022.

BACA JUGA:

7.      Kepastian hukum dalam penetapan upah minimum menjadi faktor utama dalam berusaha dan diterbitkannya Permenaker 18/2022 telah menambah kegamangan investor dalam mengembangkan usahanya di Indonesia.

DPN Apindo dengan dukungan dari seluruh jajaran Apindo di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berkonsolidasi dengan Asosiasi Sektor Industri dan Usaha, bersikap untuk melakukan Uji Materiil atas Permenaker 18/2022 kepada Mahkamah Agung. Sementara menunggu proses uji materiil tersebut, diinstruksikan kepada seluruh DPP dan DPK APINDO:

1.      Untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum dalam forum perundingan di dewan pengupahan setempat;

2.      Melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila Gubernur menetapkan upah minimum yang bertentangan dengan PP 36/2021

Instruksi itu ditandatangani Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani dan Sekretaris Eddy Hussy dan ditembuskan pada ketua umum Kadin Indonesia dan ketua asosiasi industri dan sektor usaha. ###