Kutai Timur
Fraksi Golkar DPRD Kutim Tekankan Pengelolaan Anggaran dalam Pandangan Akhir RAPBD 2025
Fraksi Golkar juga menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024.
Perlunya upaya integratif untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga.
Regulasi yang dirancang melalui Propemperda harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, termasuk mendorong efisiensi kerja pemerintah dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara.