Pengujian konsekuensi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikecualikan memiliki dasar hukum yang kuat, sesuai dengan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa informasi terkait data pegawai seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikecualikan dari keterbukaan publik